48 Jam Listrik Padam, Warga Gambia Aksi Massal Tuntut Presiden Mundur
Pemadaman listrik berkepanjangan selama 48 jam di Gambia memicu unjuk rasa besar-besaran di Banjul dan daerah lain, dengan massa menuntut presiden Adama Barrow mundur, sementara pihak berwenang mengaku penyebabnya adalah lonjakan beban dan gangguan teknis.
Redaksi iNarasikita·Rabu, 9 September 2026, 07.34 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 1x dibuka
Kendari, ıNarasikita - Krisis energi yang berlangsung selama dua hari penuh memicu gelombang protes di ibu kota Gambia, Banjul, dan sejumlah kota lainnya. Warga marah terhadap pemadaman listrik yang tak kunjung berakhir, menggugah emosi publik hingga memicu aksi unjuk rasa besar-besaran pada Selasa (8/9/2026). Demonstran menyerukan pengunduran diri Presiden Adama Barrow, menilai krisis listrik sebagai cerminan dari kegagalan tata kelola pemerintahan.
Aksi massa terjadi di sejumlah titik strategis, termasuk di depan kediaman resmi presiden dan kantor partai berkuasa. Masyarakat membakar ban dan membangun barikade di jalan raya, sambil meneriakkan slogan yang menuntut pergantian kepemimpinan. Di Farato, demonstran juga merusak spanduk partai dan menghancurkan fasilitas publik, menunjukkan tingkat kemarahan yang tinggi terhadap ketidakmampuan pemerintah menjamin layanan dasar.
Pemadaman listrik yang berlangsung hingga 48 jam disebabkan oleh lonjakan permintaan akibat suhu tinggi serta kerusakan teknis pada salah satu unit pembangkit listrik utama. Perusahaan listrik nasional, National Water and Electricity Company Ltd (NAWEC), mengungkapkan bahwa kondisi tersebut memaksa penerapan pemadaman bergilir untuk mencegah kegagalan sistem secara menyeluruh. Namun, respons ini justru memperparah ketidakpuasan publik.
Krisis listrik muncul di tengah ketegangan politik menjelang pemilihan presiden Desember 2026, di mana Barrow berusaha memperoleh masa jabatan ketiga. Ketidakmampuan menangani krisis energi dinilai sebagai ancaman terhadap legitimasi pemerintah. Hingga Selasa malam, juru bicara kepolisian belum memberikan pernyataan resmi terkait tindakan pengamanan atau pengendalian massa yang dilakukan.
Komentar Pembaca (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.
Berita Terkait

Indonesia Pionir B50, Eropa dan Jepang Pelajari Skema Suksesnya
Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan campuran solar B50, memicu minat belajar dari Jepang hingga negara Eropa terkait implementasi dan regulasinya.
9 September 2026

Warga Bantaran Rel Senen Diberi Hunian Sementara oleh Pemerintah
Ratusan warga eks bantaran rel Senen kini tinggal di hunian sementara yang disediakan pemerintah, menandai realisasi program relokasi dan penataan kawasan.
9 September 2026

Pemerintah Siapkan Rp17 T untuk Bansos Beras Hingga Akhir 2026
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp17 triliun untuk penyaluran bantuan beras 30 kg per keluarga penerima hingga akhir 2026, dengan distribusi secara rutin dan terkonsentrasi.
9 September 2026

Pemerintah Percepat Penyaluran B50, Targetkan 16,8 Juta KL di 2026
Pemerintah menargetkan penyaluran biodiesel B50 mencapai 16,8 juta kilo liter pada 2026 sebagai bagian dari strategi pengurangan impor dan penguatan sektor energi nasional.
8 September 2026
Berita Lainnya

Abu Vulkanik Anak Krakatau Picu Iritasi Kulit, Ini Penjelasannya
Rabu, 9 September 2026, 07.45 WITA

Dua Masker Lebih Efektif? Ini Penjelasan Dokter Paru
Rabu, 9 September 2026, 07.44 WITA

Perlindungan Anabul Saat Hujan Abu Vulkanik
Rabu, 9 September 2026, 07.44 WITA

Lima Langkah Tangani Paparan Abu Vulkanik Secara Aman
Rabu, 9 September 2026, 07.43 WITA

Paparan Abu Vulkanik dan Risiko Silikosis, Ini Penjelasan Ahli
Rabu, 9 September 2026, 07.43 WITA

PAG Disejajarkan Singapura sebagai Pusat LNG Asia
Rabu, 9 September 2026, 07.37 WITA

Bandara Soekarno-Hatta dan Lokasi Lain Segera Beroperasi Kembali
Rabu, 9 September 2026, 07.37 WITA

Data Ekonomi India Dikritik, Mantan Pejabat Sebut Manipulasi Sistemik
Rabu, 9 September 2026, 07.34 WITA


