Rabu, 9 September 2026
iNarasikita — Mengubah Scroll Menjadi Senyuman

48 Jam Listrik Padam, Warga Gambia Aksi Massal Tuntut Presiden Mundur

Pemadaman listrik berkepanjangan selama 48 jam di Gambia memicu unjuk rasa besar-besaran di Banjul dan daerah lain, dengan massa menuntut presiden Adama Barrow mundur, sementara pihak berwenang mengaku penyebabnya adalah lonjakan beban dan gangguan teknis.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Rabu, 9 September 2026, 07.34 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 1x dibuka
48 Jam Listrik Padam, Warga Gambia Aksi Massal Tuntut Presiden Mundur
Foto: CNBC Indonesia

Kendari, ıNarasikita - Krisis energi yang berlangsung selama dua hari penuh memicu gelombang protes di ibu kota Gambia, Banjul, dan sejumlah kota lainnya. Warga marah terhadap pemadaman listrik yang tak kunjung berakhir, menggugah emosi publik hingga memicu aksi unjuk rasa besar-besaran pada Selasa (8/9/2026). Demonstran menyerukan pengunduran diri Presiden Adama Barrow, menilai krisis listrik sebagai cerminan dari kegagalan tata kelola pemerintahan.

Aksi massa terjadi di sejumlah titik strategis, termasuk di depan kediaman resmi presiden dan kantor partai berkuasa. Masyarakat membakar ban dan membangun barikade di jalan raya, sambil meneriakkan slogan yang menuntut pergantian kepemimpinan. Di Farato, demonstran juga merusak spanduk partai dan menghancurkan fasilitas publik, menunjukkan tingkat kemarahan yang tinggi terhadap ketidakmampuan pemerintah menjamin layanan dasar.

Pemadaman listrik yang berlangsung hingga 48 jam disebabkan oleh lonjakan permintaan akibat suhu tinggi serta kerusakan teknis pada salah satu unit pembangkit listrik utama. Perusahaan listrik nasional, National Water and Electricity Company Ltd (NAWEC), mengungkapkan bahwa kondisi tersebut memaksa penerapan pemadaman bergilir untuk mencegah kegagalan sistem secara menyeluruh. Namun, respons ini justru memperparah ketidakpuasan publik.

Krisis listrik muncul di tengah ketegangan politik menjelang pemilihan presiden Desember 2026, di mana Barrow berusaha memperoleh masa jabatan ketiga. Ketidakmampuan menangani krisis energi dinilai sebagai ancaman terhadap legitimasi pemerintah. Hingga Selasa malam, juru bicara kepolisian belum memberikan pernyataan resmi terkait tindakan pengamanan atau pengendalian massa yang dilakukan.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya