Data Ekonomi India Dikritik, Mantan Pejabat Sebut Manipulasi Sistemik

Kendari, ıNarasikita - Pertumbuhan ekonomi India yang dilaporkan mencapai 7,8% pada kuartal terbaru justru memicu kontroversi besar di tengah kecurigaan terhadap keakuratan data resmi. Subhash Garg, mantan Sekretaris Keuangan era Narendra Modi, menegaskan bahwa angka tersebut hasil rekayasa, dengan menunjuk revisi ke bawah PDB tahun sebelumnya sebagai alat utama untuk menggelembungkan angka pertumbuhan saat ini. Ia menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sebenarnya hanya berada di kisaran 2,6%, jauh di bawah klaim resmi.

Kritik ini diperkuat oleh hasil penilaian Dana Moneter Internasional (IMF) yang memberikan peringkat 'C'—satu tingkat terendah—terhadap sistem akuntansi nasional India, menilai metodologi yang digunakan sudah usang dan data musiman tidak tersedia secara transparan. Ekonom R Nagaraj turut menyampaikan kekhawatiran atas kebiasaan pemerintah menekan hasil survei yang tidak menguntungkan, menunda publikasi data penting, bahkan mengganti pejabat yang kritis. Ia mengingat kasus pada 2014 saat angka PDB tiba-tiba naik 108% dari kesepakatan awal, yang kini dianggap sebagai awal dari pola manipulasi sistemik.

Ketidakpercayaan terhadap data semakin memburuk akibat penundaan sensus penduduk hingga April 2026, yang berdampak pada akurasi data dasar selama hampir lima tahun. Pada 2019, pemerintah juga diketahui menyembunyikan laporan pengangguran mencapai 6,1%—rekor tertinggi dalam 45 tahun—yang kemudian memicu pengunduran diri dua anggota Komisi Statistik Nasional. Kini, laporan Universitas Azim Premji menunjukkan hampir 40% lulusan muda di bawah 25 tahun tidak memiliki pekerjaan, sementara data pemerintah mencatat 87 juta pemuda tidak bekerja, tidak sekolah, dan tidak terlatih.

Pembelaan dari Shamika Ravi, anggota Dewan Penasihat Ekonomi Perdana Menteri, menyatakan bahwa peringkat 'C' IMF sama dengan yang diberikan kepada China, dan menekankan bahwa revisi data merupakan rekomendasi IMF. Namun, mantan Kepala Ahli Statistik India, Pronab Sen, menekankan bahwa masalah utama bukan pada peringkat, melainkan pada kepercayaan terhadap data dasar yang digunakan. Di lapangan, krisis nyata muncul: kebijakan yang didasarkan pada data yang diragukan berpotensi merugikan rakyat, termasuk sekitar 100 juta warga miskin yang kini kehilangan akses subsidi karena acuan populasi yang sudah kedaluwarsa.

Kontroversi ini juga menarik perhatian dunia internasional. Surat kabar harian Sri Lanka, Daily FT, secara terbuka memperingatkan negara-negara tetangga agar tidak meniru praktik kebohongan statistik yang dikenal di India. Di tengah gelombang protes dari kalangan muda akibat kegagalan sistemik dalam pendidikan dan lapangan kerja, kritik terhadap integritas data ekonomi kini bukan lagi sekadar perdebatan teknis, melainkan isu kepercayaan publik yang menentukan masa depan kebijakan nasional.