Kemenhub Alokasikan Rp8,19 Triliun untuk Perkeretaapian 2027

Kendari, ıNarasikita - Kementerian Perhubungan telah menetapkan pagu anggaran sebesar Rp8,19 triliun untuk Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tahun anggaran 2027. Alokasi ini merupakan peningkatan signifikan dari pagu indikatif sebelumnya yang hanya mencapai Rp4,65 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk memperkuat sistem perkeretaapian nasional melalui peningkatan infrastruktur, penjaminan keselamatan operasional, dan optimalisasi konektivitas jaringan kereta api di berbagai wilayah.

Sebanyak Rp7,83 triliun dialokasikan untuk program infrastruktur konektivitas, mencakup pembangunan jalur ganda, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), peningkatan stasiun, serta penanganan perlintasan sebidang. Sementara itu, Rp354,67 miliar diperuntukkan bagi program dukungan manajemen, termasuk belanja pegawai dan operasional kantor. Komponen belanja non-operasional mencapai Rp7,89 triliun, yang menjadi porsi terbesar dan menopang kegiatan strategis seperti pemeliharaan prasarana dan peningkatan pelayanan.

Tambahan anggaran sebesar Rp3,5 triliun terutama berasal dari belanja non-operasional infrastruktur, termasuk pembayaran utang perawatan dan pengoperasian prasarana milik negara (IMO) sebesar Rp2,48 triliun. Angka tersebut terdiri dari kewajiban tahun 2023 senilai Rp358,11 miliar dan tahun 2024 sebesar Rp2,12 triliun. Selain itu, Rp1 triliun digunakan untuk penanganan perlintasan sebidang, sementara Rp19,98 miliar diperuntukkan untuk layanan kereta api perintis di wilayah terpencil.

Proyek strategis yang termasuk dalam anggaran mencakup pembangunan JPO di Stasiun Cikarang dan Kemayoran, peningkatan Stasiun Tanah Abang, serta pengembangan jalur ganda di Solo-Semarang dan Wonokromo-Sepanjang. Di wilayah Sumatra Selatan, anggaran mencakup operasional dan feeder LRT, sementara di Sulawesi Selatan, fokus pada layanan perintis Makassar-Parepare, pengadaan tanah, dan kewajiban pembayaran atas ketersediaan layanan prasarana umum.