Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi Dibentuk, Tapi Struktur Belum Jelas

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah mengumumkan pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sebagai bagian dari perluasan struktur kabinet di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Jabatan koordinator diberikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, yang kini menjabat ganda sebagai pemimpin sektor energi dan koordinator baru. Pelantikan dilakukan pada 1 Oktober, menandai langkah strategis dalam penyusunan kebijakan energi nasional.

Namun, keberadaan kemenko ini masih menimbulkan pertanyaan karena belum ada daftar kementerian teknis yang berada di bawah koordinasinya. Bahlil sendiri menyatakan masih menunggu rilis Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi dasar operasional kementerian tersebut. Di sisi lain, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM, Rosan Roeslani, juga mengaku belum mendapatkan arahan jelas mengenai ruang lingkup dan mekanisme koordinasi yang akan diterapkan.

Sejumlah pakar menilai pembentukan kemenko ini menunjukkan komitmen kuat terhadap agenda hilirisasi dan transisi energi. Menurut Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, keberadaan kementerian koordinasi menandakan bahwa dua isu strategis tersebut diberi prioritas tinggi untuk mempercepat eksekusi kebijakan tanpa menambah beban anggaran. Namun, ia mempertanyakan kematangan desain kelembagaan karena belum adanya struktur bawah yang terdefinisi. Faisal menekankan pentingnya perencanaan yang matang agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan fungsi.

Kritik juga muncul terkait potensi konflik kepentingan akibat rangkap jabatan Bahlil. Sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan pemimpin sektor energi, ia berada dalam satu sistem komando vertikal yang berpotensi mengaburkan keberpihakan terhadap kebijakan transisi energi bersih. Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, menyatakan kekhawatiran bahwa arah kebijakan energi kemungkinan besar akan tetap berpihak pada sektor fosil, mengingat rekam jejak Bahlil yang kuat dengan industri pertambangan. Ia membandingkan kemenko ini dengan kapal induk yang disetir oleh nakhoda yang tidak sejalan dengan tujuan transisi energi.

Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyoroti adanya kontradiksi mendasar antara tujuan hilirisasi—yang cenderung memperbesar eksploitasi sumber daya—dan transisi energi bersih yang menekankan pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Koordinator Nasional PWYP, Aryanto Nugroho, menyebut penggabungan dua agenda yang saling bertentangan dalam satu struktur kelembagaan bisa menjerat negara dalam solusi yang menipu. Ia menekankan perlunya kejelasan arah, transparansi, dan independensi dalam pengelolaan kebijakan energi.