Jumat, 11 September 2026
iNarasikita — Mengubah Scroll Menjadi Senyuman

Kementerian PU Periksa 2.000 Pegawai Terkait Dugaan Judi Online

Kementerian PU memverifikasi 2.000 pegawai dari 4.000 yang teridentifikasi terkait aktivitas judi online, dengan proses berbasis bukti dan ketentuan hukum.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Kamis, 10 September 2026, 22.29 WITA·👁 2 orang membaca· 2 hari ini · 4x dibuka
Kementerian PU Periksa 2.000 Pegawai Terkait Dugaan Judi Online📷 CNN Indonesia

Kendari, ıNarasikita - Kementerian Pekerjaan Umum tengah melakukan pemeriksaan mendalam terhadap sekitar 2.000 pegawai yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online, menyusul temuan awal dari lembaga analisis transaksi keuangan. Proses ini dilakukan sebagai respons atas dugaan pelanggaran disiplin yang berpotensi merusak integritas institusi, terlebih menyusul kewenangan dan tanggung jawab besar yang diemban oleh kementerian dalam pengelolaan anggaran negara.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa setiap proses pemeriksaan harus berdasarkan bukti konkret dan berjalan sesuai peraturan yang berlaku. Ia menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam penanganan kasus, dengan menyatakan bahwa tidak boleh ada tindakan hukum yang dilakukan tanpa dasar yang cukup, sekaligus menekan praktik penutupan kasus tanpa verifikasi.

Inspektorat Jenderal Kementerian PU telah menyelesaikan verifikasi awal terhadap seluruh nama yang masuk dalam daftar temuan. Setiap kasus dianalisis berdasarkan posisi jabatan, pola transaksi, tingkat keterlibatan, serta bukti yang tersedia. Hasil verifikasi telah diserahkan ke unit organisasi masing-masing untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur disiplin pegawai.

Maulidya Indah Junica, Inspektur Jenderal Kementerian PU, menegaskan bahwa tidak semua kasus memiliki bobot pelanggaran yang sama. Proses penanganan dilakukan secara individual, dengan mempertimbangkan kompleksitas dan bukti yang ditemukan. Jika ditemukan indikasi tindak pidana, termasuk dalam ranah pencegahan pencucian uang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2010, kasus akan diserahkan ke lembaga penegak hukum yang berwenang.

Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto menyampaikan bahwa temuan ini menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan pembinaan internal. Selain menindak tegas pegawai yang terbukti melanggar, pihaknya juga akan memperkuat mekanisme pencegahan dan deteksi dini untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Hukum & Kriminal

BKN Percepat Hak ASN Gugur di Papua

Badan Kepegawaian Negara menjamin penyelesaian cepat hak kepegawaian tiga ASN yang gugur dalam tugas di Jayawijaya, termasuk kenaikan pangkat anumerta dan jaminan finansial bagi keluarga.

11 September 2026

Berita Lainnya