Kepemimpinan Holistik Jadi Fondasi Kepala Daerah Hadapi Tantangan Modern

Kendari, ıNarasikita - Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, menegaskan bahwa kepala daerah dituntut memiliki visi menyeluruh dalam memandang permasalahan pembangunan daerah. Dalam pembukaan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan IV Tahun 2026, ia menyampaikan bahwa kepemimpinan yang efektif bukan sekadar urusan administrasi, melainkan juga membutuhkan kemampuan antisipatif, strategis, dan berani menghadirkan perubahan. KPPD, menurutnya, menjadi wadah krusial untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan secara menyeluruh.

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, dirancang sebagai forum strategis untuk memperluas wawasan kebangsaan dan memperdalam pemahaman terhadap dinamika global yang terus berubah. Wiyagus menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam merumuskan kebijakan, di mana aspek geografi, demografi, dan sumber daya alam harus dilihat secara terintegrasi. Ia menyoroti peran Lemhannas dalam memberikan perspektif yang lebih luas, berbasis ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan.

Menurut Wiyagus, kebijakan daerah harus sinergis dengan kebijakan pusat, terutama dalam implementasi program Asta Cita. Ia menekankan bahwa tidak ada ruang bagi pemisahan antara kebijakan pusat dan daerah, melainkan harus saling mendukung. Peningkatan pelayanan publik, ketahanan pangan dan energi, kualitas pendidikan, serta pengembangan investasi dan lapangan kerja menjadi bagian dari kontribusi nyata daerah terhadap kepentingan nasional.

Untuk memastikan hasil pelatihan berdampak nyata, peserta KPPD diharapkan mengajukan rencana aksi konkret yang relevan dengan tantangan spesifik di wilayah masing-masing. Wiyagus menegaskan bahwa tujuan akhir bukan sekadar mendapatkan sertifikat, tetapi mewujudkan gagasan perubahan yang dapat diimplementasikan menjadi kebijakan dan program nyata. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektoral dalam menyelesaikan persoalan yang kompleks.

Sebanyak 23 kepala daerah, termasuk 18 bupati dan 5 wali kota, mengikuti KPPD Angkatan IV. Mereka diberi kesempatan untuk merancang solusi strategis berbasis kondisi daerah masing-masing. Pelaksana Tugas Kepala BPSDM, Andi Ony, menegaskan bahwa setiap peserta wajib menyusun rencana aksi sebagai bentuk komitmen transformasi. Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Lemhannas Erwin S. Aldedharma serta perwakilan Purnomo Yusgiantoro Centre.