Kerusuhan Mahasiswa Meluas ke Brussels, Polisi Gunakan Tindakan Keras

Kendari, ıNarasikita - Kerusuhan yang awalnya meletus di Prancis akibat protes terhadap kenaikan biaya pendidikan kini menyebar ke ibu kota Belgia, Brussels. Pada Sabtu (17/10), ratusan demonstran—kebanyakan di antaranya anak muda—menggelar aksi di pusat kota, menuntut perubahan sistem pendidikan dan menolak kebijakan yang dianggap memperparah kesenjangan akses. Banyak peserta mengenakan masker dan meneriakkan seruan anti-fasis, menunjukkan adanya pengaruh dari gelombang protes di negara tetangga.

Aksi tersebut berubah menjadi bentrok saat polisi menanggapi kerusuhan dengan menembakkan gas air mata dan meriam air. Saksi mata melaporkan sebagian massa membalikkan kendaraan dan merusak fasilitas publik. Menteri Dalam Negeri Belgia, Bernard Quintin, menegaskan bahwa kejadian tersebut sudah melampaui batas protes biasa, dan menyatakan pihak keamanan siap mengambil langkah tegas untuk menegakkan ketertiban. Ia menekankan bahwa semua cara yang diperlukan akan dilakukan demi memulihkan keadaan.

Di kota Liège, wilayah timur Belgia, demonstrasi serupa juga terjadi. Mahasiswa setempat memprotes sistem pendidikan berbahasa Prancis yang dianggap tidak adil, seiring dengan kenaikan biaya kuliah dan kesulitan dalam mengakses bahan ajar. Aksi ini merupakan kelanjutan dari gelombang protes yang telah berlangsung sejak awal bulan, menunjukkan ketidakpuasan mendalam terhadap kebijakan pendidikan tinggi yang dianggap semakin tidak terjangkau.

Di Prancis, situasi memburuk dengan aksi pembakaran kantor pariwisata di Lyon, pembakaran mobil dan kios koran di Paris, serta penyerbuan ke lobi Balai Kota Marseille. Polisi memakai gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa yang mengenakan masker. Hingga siang hari, tercatat 140 aksi unjuk rasa di luar Paris, dengan lebih dari 30.000 peserta. Sebanyak 166 orang ditangkap secara nasional. Awalnya, protes bermula dari isu pendanaan pendidikan dan kondisi sekolah, namun berkembang menjadi gerakan menentang ketimpangan sosial dan standar hidup yang terus merosot.

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengimbau masyarakat untuk menjaga ketertiban sehari sebelum demonstrasi besar. Ia menegaskan bahwa hak berdemonstrasi harus disertai tanggung jawab, termasuk menghargai orang lain dan properti publik. "Hak ini disertai kewajiban untuk tidak menghina, merusak, atau mengancam," ujarnya dalam pernyataan di Brussels, Jumat (16/10). Peristiwa ini menunjukkan bagaimana ketidakpuasan terhadap kebijakan publik dapat menyebar lintas negara dan memicu krisis sosial yang kompleks.