Kinerja Prabowo Dilihat Dua Lembaga, Publik Berbeda Pendapat

Kendari, ıNarasikita - Hasil survei terbaru dari dua lembaga independen menunjukkan ketidakseragaman dalam penilaian publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Parameter Politik Indonesia (PPI) melaporkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan mencapai 65,2%, sementara lembaga lain, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), mencatat kepuasan hanya 44,5%. Kedua angka ini mencerminkan perbedaan signifikan dalam persepsi publik terhadap keberhasilan kebijakan pemerintah dalam kurun waktu tertentu.

Elektabilitas Prabowo juga menunjukkan perbedaan mencolok. PPI menyebutkan bahwa jika pemilu digelar hari ini, Prabowo unggul dengan dukungan 31,6%, melampaui tokoh lain seperti Dedi Mulyadi dan Anies Baswedan. Sebaliknya, SMRC menempatkan Prabowo di posisi ketiga dengan elektabilitas 9,8%, di bawah Dedi Mulyadi (35,5%) dan Anies Baswedan (10,3%). Perbedaan ini tidak hanya terjadi pada angka, tetapi juga pada metode pengumpulan data dan desain pertanyaan yang digunakan oleh masing-masing lembaga.

Metodologi survei menjadi salah satu faktor kunci yang memengaruhi hasil. PPI menggunakan pendekatan Multistage Random Sampling dengan pertanyaan terbuka, memungkinkan responden menyebutkan pilihan tanpa batasan. Sementara itu, SMRC menerapkan Stratified Multistage Random Sampling dengan pertanyaan semi-tertutup, memberi daftar nama tokoh yang telah ditentukan. Perbedaan ini berpotensi memengaruhi respons dan hasil akhir, terutama dalam konteks elektabilitas yang sensitif terhadap framing pertanyaan.

Analis politik menegaskan bahwa perbedaan hasil survei bukan hal aneh, melainkan hasil dari dinamika opini publik yang terus berubah seiring isu-isu aktual. Faktor waktu pelaksanaan survei, rumusan pertanyaan, dan metode pengambilan sampel turut menentukan hasil. Meski kedua lembaga menyatakan tingkat kepercayaan 95%, tidak ada otoritas tunggal yang dapat menguji validitas hasil. Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI) memiliki kode etik, namun hanya berlaku bagi anggotanya, sehingga hasil dari lembaga non-anggota seperti SMRC tidak terkena sanksi formal.

Dalam konteks ini, hasil survei tidak bisa dijadikan satu-satunya acuan, melainkan bahan evaluasi menyeluruh. Kedua angka—baik yang tinggi maupun rendah—perlu dipahami sebagai gambaran kompleks dari keberhasilan dan tantangan pemerintahan dalam menjawab harapan masyarakat. Publik, akademisi, dan pemerintah diminta mengakui keragaman opini sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat.