Kolaborasi Multi-Pihak Dorong Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di Jakarta

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat pendekatan sistemik dalam penanganan sampah melalui kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan lembaga swadaya. Gubernur Pramono Anung menegaskan bahwa transformasi pola pengelolaan sampah dari angkut-buang ke pilah-angkut-olah tidak dapat dicapai tanpa partisipasi aktif semua pihak. Pernyataan ini disampaikannya dalam forum yang mengusung tema penguatan kemitraan multi-stakeholder untuk pengelolaan sampah berkelanjutan, yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat di Balai Kota Jakarta.

Pendekatan baru ini telah menunjukkan tren positif dalam penerapan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga. Sejak peluncuran gerakan pilah sampah pada 10 Mei 2026, persentase rumah tangga yang melakukan pemilahan naik dari 5,31 persen menjadi 23,14 persen. Di sisi lain, volume sampah organik yang dikelola melalui bank sampah meningkat dari 1.046 ton menjadi 1.432 ton per bulan, sementara jumlah sampah yang dikirim ke TPST Bantargebang berkurang sekitar 500 ton harian. Angka-angka ini menjadi indikator penting bahwa perubahan perilaku mulai mengakar.

Untuk mendukung infrastruktur pengolahan, Pemprov DKI telah mengoperasikan fasilitas RDF Rorotan yang mampu menangani antara 800 hingga 1.000 ton sampah per hari. Dengan kapasitas tersebut, fasilitas ini menjadi salah satu kunci dalam mengurangi beban TPST dan mempercepat transisi ke ekonomi sirkular. Pramono menekankan bahwa keberhasilan ini tidak boleh berhenti sebagai gerakan sementara, melainkan harus menjadi bagian rutin dari tata kelola kota. Ia bahkan mengusulkan agar isu sampah menjadi agenda tetap dalam rapat internal Balai Kota.

Perubahan sistemik dalam pengelolaan sampah diyakini membawa dampak berantai yang luas, termasuk penurunan polusi udara dan dukungan terhadap kebijakan transportasi ramah lingkungan, seperti pengembangan kendaraan listrik. Menurutnya, pengelolaan sampah yang baik tidak hanya menyelesaikan masalah limbah, tetapi juga memperkuat keberlanjutan lingkungan secara menyeluruh. Pendiri Indonesia Water Institute, Firdaus Ali, menyambut baik komitmen pemerintah dan menekankan bahwa perubahan perilaku harus dimulai dari rumah tangga, lalu diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan dampak nyata.