Pemerintah Bantah Potong RKAB Vale, Sebut Permintaan Tambahan dari Perusahaan

Kendari, ıNarasikita - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah tudingan pemotongan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) terhadap PT Vale Indonesia Tbk dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (16/9/2026). Ia menegaskan bahwa alokasi RKAB tahap pertama telah disetujui penuh oleh pemerintah sesuai permintaan awal perusahaan. Kekeliruan muncul dari laporan internal Vale yang menyebut adanya pemotongan, padahal yang terjadi justru permintaan tambahan setelah persetujuan awal.

Bahlil menekankan bahwa keputusan penambahan kuota RKAB bukan dilakukan secara sembarangan, melainkan berdasarkan kinerja dan ketaatan perusahaan terhadap regulasi. Ia menegaskan bahwa pemerintah menerapkan prinsip kesetaraan dalam penyaluran fasilitas kepada seluruh pelaku usaha pertambangan, termasuk BUMN seperti PT Bukit Asam Tbk dan PT Aneka Tambang Tbk. Tidak ada perusahaan yang diberi pengecualian, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ia menyatakan bahwa penambahan RKAB hanya diberikan jika perusahaan menunjukkan rekam jejak baik, termasuk dalam aspek kepatuhan, lingkungan, dan kontribusi ekonomi. “Kita sudah kasih tahap pertama. Tapi Vale minta tambah. Itu karena amal perbuatannya bagus. Tidak ada yang kita beri tanpa pertimbangan,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini berlaku secara konsisten untuk semua pelaku industri, tanpa diskriminasi.

Bahlil menyerukan agar perusahaan tidak hanya menyampaikan keluhan, tetapi juga memperbaiki tata kelola operasional dan transparansi laporan. Ia menegaskan bahwa pemerintah siap menyelesaikan persoalan RKAB Vale secara terbuka, tetapi juga menekankan bahwa manajemen Vale harus memperbaiki kinerjanya sebagai syarat kelanjutan dukungan. “RKAB akan saya clearkan, tapi amal perbuatannya juga harus diperbaiki,” tegasnya.