Konser Israel Houghton Dibatalkan karena Kebijakan Luar Negeri

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah Indonesia secara tegas menolak rencana penyelenggaraan konser musik Israel Houghton bersama grup New Breed di Jakarta, yang dijadwalkan berlangsung pada 24 Oktober 2026. Keputusan ini diambil setelah koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kemenko Polkam, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kebudayaan, serta Polri. Penolakan didasarkan pada keselarasan kebijakan luar negeri Indonesia yang selama ini mendukung perjuangan rakyat Palestina serta kekhawatiran terhadap potensi gangguan keamanan sosial.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa kegiatan besar yang berpotensi dimanfaatkan untuk propaganda politik akan dilarang di wilayah Indonesia. Ia menyebut bahwa keputusan ini bukan berkaitan dengan agama atau genre musik, melainkan kepentingan nasional dan konsistensi kebijakan luar negeri. “Pemerintah tidak menilai keyakinan pribadi, tetapi menilai dampak dari suatu kegiatan terhadap posisi Indonesia di kancah internasional,” ujarnya.

Pihak kepolisian, khususnya Polda Metro Jaya, juga menyatakan tidak akan memberikan izin keramaian untuk acara tersebut. Selain itu, Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko memastikan bahwa permohonan visa untuk keperluan konser akan ditolak, bahkan jika dilakukan melalui fasilitas visa on arrival. “Kegiatan tanpa izin penyelenggaraan dari kepolisian tidak akan diperbolehkan, termasuk dalam bentuk kunjungan ke Indonesia,” tegasnya. Penjualan tiket secara daring sebelum izin diterbitkan juga menjadi catatan kritis dalam penilaian pemerintah.

Pengumuman pembatalan konser juga didukung oleh respons publik, termasuk dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang menyoroti sensitivitas isu Palestina. Meski promotor dari Malaysia, Banyak Bagus Entertainment, masih menampilkan nama acara di situs resmi dengan sedikit perubahan, seperti menghilangkan nama Israel Houghton dari poster, belum ada konfirmasi resmi mengenai pembatalan atau perubahan jadwal. Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini bukan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi, melainkan upaya menjaga stabilitas nasional dan konsistensi kebijakan luar negeri.