Koperasi Desa Diminta Manfaatkan Fasilitas di Kampung Nelayan Merah Putih
Menteri Koperasi meminta pemerintah daerah memanfaatkan fasilitas eksisting di Kampung Nelayan Merah Putih sebagai kantor Koperasi Desa, hindari pembangunan duplikat.
Redaksi iNarasikita·Sabtu, 26 September 2026, 09.07 WITA·👁 2 orang membaca· 2 hari ini · 6x dibuka
📷 CNBC IndonesiaKendari, ıNarasikita - Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan pentingnya efisiensi dalam pemanfaatan infrastruktur melalui kebijakan tidak membangun fasilitas fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di lokasi terpisah, jika sudah ada Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang telah dilengkapi sarana seperti gudang, gerai, dan bangunan pendukung. Kunjungan kerja ke Tongke-Tongke, Sinjai, bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjadi momen strategis untuk menyampaikan arahan ini.
Ferry menekankan bahwa seluruh fasilitas yang telah dibangun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di KNMP bisa langsung dimanfaatkan sebagai pusat operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ia menyatakan bahwa tidak perlu membangun kembali gedung atau fasilitas serupa di tempat lain, karena hal tersebut berpotensi menciptakan duplikasi dan pemborosan sumber daya. “Jika sudah ada KNMP, maka tempat itu sebaiknya menjadi kantor Koperasi Desa, tanpa perlu membangun lagi di lokasi lain,” tegasnya.
Langkah ini, menurut Ferry, sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat kemitraan antara KNMP dan koperasi desa untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya. Dalam kesempatan tersebut, dua kementerian juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat kolaborasi dalam pengelolaan dan operasionalisasi kawasan nelayan merah putih. MoU ini menjadi fondasi bagi sinergi yang lebih kuat antara infrastruktur publik dan kegiatan ekonomi kerakyatan.
Ferry menegaskan bahwa tujuan utama adalah memastikan semua fasilitas yang telah tersedia tidak menjadi sarana kosong, melainkan berfungsi aktif mendukung kegiatan usaha nelayan dan koperasi. Dengan memanfaatkan infrastruktur yang ada, pemerintah dapat fokus pada penambahan fasilitas yang benar-benar dibutuhkan, seperti gudang tambahan atau peralatan pendukung operasional, tanpa mengulang pembangunan yang sudah ada.
Dengan demikian, program ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat nelayan secara berkelanjutan. Pemanfaatan fasilitas eksisting menjadi kunci utama dalam mewujudkan efisiensi dan keberlanjutan program pembangunan di sektor kelautan dan perikanan di tingkat desa.
Komentar Pembaca (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.
Berita Terkait

Prabowo Cairkan Rp100,1 Triliun untuk Pemulihan Bencana Sumatra
Presiden Prabowo menyetujui anggaran Rp100,1 triliun untuk pemulihan bencana di Sumatra, dengan realisasi mulai tahun ini hingga 2028.
26 September 2026

Tekstil Indonesia Tersingkir dari ASEAN, Pemerintah Siapkan Insentif
Pemerintah berencana beri insentif pajak untuk industri tekstil berorientasi ekspor, menyusul merosotnya kontribusi sektor ini di pasar regional.
26 September 2026

Mendag Perkuat Komunikasi dengan Ritel Atasi Kelangkaan Beras Premium
Pemerintah memperkuat koordinasi dengan ritel modern untuk menjamin kelancaran pasokan beras premium, sekaligus menepis isu kelangkaan yang sebenarnya hanya terkait variasi produk, bukan ketersediaan secara umum.
25 September 2026

Menhub Lantik Ahmad sebagai Ketua KNKT 2026–2030
Menteri Perhubungan melantik Ahmad sebagai ketua KNKT periode 2026–2030 dengan penekanan pada independensi dan profesionalisme dalam investigasi kecelakaan transportasi.
25 September 2026
Berita Lainnya

Hongqi Perkuat Kehadiran di Indonesia dengan Dealer Pertama di Mampang
Sabtu, 26 September 2026, 09.19 WITA

Redmi Note 17 Dilengkapi Proteksi 36 Bulan untuk Pengguna Jangka Panjang
Sabtu, 26 September 2026, 09.09 WITA

Tongke-Tongke Sinjai Berubah Jadi Pelabuhan Modern Berbasis Nelayan
Sabtu, 26 September 2026, 09.07 WITA

Singapura Bebaskan Petinggi Perusahaan dari Dakwaan Korupsi
Sabtu, 26 September 2026, 09.07 WITA

Warung Makan Gratis Sediakan 300 Porsi Harian untuk Warga
Sabtu, 26 September 2026, 09.06 WITA

PT CNI dan Pejabat ESDM Diduga Korupsi Nikel Rp401 Miliar
Sabtu, 26 September 2026, 09.06 WITA

Pengembangan TOD Jakarta Diperluas ke Lebak Bulus dan Kawasan Pusat
Sabtu, 26 September 2026, 09.05 WITA

PT CNI dan Pejabat ESDM Diduga Korupsi Rp401 M dari Ekspor Nikel Ilegal
Sabtu, 26 September 2026, 09.05 WITA

