Korea Utara Ancam Aktifkan Radio Perang di Perbatasan

Kendari, ıNarasikita - Korea Utara mengancam akan menghidupkan sistem pengeras suara di sepanjang perbatasan dengan Korea Selatan dalam waktu dekat, seiring meningkatnya ketegangan akibat aktivitas militer kedua belah pihak. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Kim Yo Jong, adik dari pemimpin negara, dalam kunjungan ke sejumlah posisi pertahanan bersama pejabat militer tingkat tinggi. Ia menegaskan bahwa unit taktis Korut telah menempati posisi strategis dan siap mengoperasikan perangkat tersebut paling lambat akhir Oktober, sebagai balasan atas siaran peringatan dan tembakan yang dilakukan oleh pasukan Korsel di dekat garis batas.

Kim Yo Jong menekankan bahwa setiap serangan yang menyebabkan kerusakan atau korban di wilayah Korut akan dibalas dengan tindakan tegas, bahkan menyebut akan "melenyapkan tanpa ampun" pasukan lawan jika diperlukan. Ancaman tersebut muncul di tengah eskalasi konflik di zona demiliterisasi (DMZ), yang telah menjadi pusat ketegangan sejak Perang Korea berakhir tanpa perjanjian damai pada 1953. Korsel, sementara itu, membantah tudingan dan menyatakan tembakan yang dilakukan sebagai tindakan defensif yang sah untuk menjaga keamanan militer.

Sejak Juni 2026, pemerintahan Presiden Lee Jae Myung telah mengambil langkah-langkah diplomasi damai, termasuk menghentikan siaran propaganda melalui pengeras suara dan membongkar perangkat permanen di perbatasan. Respons Korut pun berupa penghentian sementara siaran propaganda ke Korsel. Namun, sejak 2024, Pyongyang telah memperkuat infrastruktur pertahanan di DMZ dengan memasang ranjau, pagar, dan penghalang, yang menurut Korsel memicu ledakan bulan lalu dan melukai dua tentara. Korut menolak tanggung jawab dan menyebut insiden tersebut sebagai upaya rekayasa Seoul.

Meski ancaman terdengar mengancam, analis seperti Lim Eul-chul dari Universitas Kyungnam menilai bahwa pernyataan Kim Yo Jong justru menempatkan pemerintahan Lee dalam dilema besar: tetap berpegang pada kebijakan dialog damai atau memilih respons militer yang lebih tegas. Dengan Korea Utara tetap menolak dialog dan menyebut Korsel sebagai musuh, kembalinya pengeras suara berpotensi memperparah ketegangan dan menghambat upaya pembangunan hubungan antar-Korea yang telah dicanangkan sejak awal masa jabatan presiden Lee.