KPK Evaluasi Alasan Ketidakhadiran Nusron Wahid

Kendari, ıNarasikita - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan penilaian mendalam terhadap alasan yang disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, atas ketidakhadirannya dalam pemeriksaan sebagai saksi. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari proses evaluasi menyusul dua kali pemanggilan yang tidak dihadiri oleh pejabat tinggi tersebut. Penyidik KPK menegaskan bahwa setiap panggilan saksi harus memenuhi ketentuan hukum acara pidana, termasuk prosedur pengiriman surat dan penilaian atas alasan ketidakhadiran.

Pemanggilan kedua, menurut Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, baru akan dikeluarkan jika alasan yang diajukan dinilai tidak sesuai kriteria kepatutan dan kewajaran berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ia menegaskan bahwa penilaian terhadap kepatutan alasan tersebut merupakan wewenang eksklusif penyidik, berdasarkan konstruksi perkara dan kebutuhan penyidikan. Proses ini bersifat objektif, meski melibatkan pertimbangan subyektif terkait urgensi dan relevansi keterangan saksi.

Nusron Wahid sebelumnya tidak hadir dalam panggilan pertama pada 7 Oktober, dengan alasan adanya agenda internal di kementeriannya. Saat jadwal pemanggilan ulang diselenggarakan pada 15 Oktober, ia kembali absen karena melakukan perjalanan ke luar negeri. Data keimigrasian mencatat perjalanannya melalui Batam ke Singapura dan Malaysia, yang menjadi bahan pertimbangan dalam evaluasi KPK. Keberadaan saksi dalam kasus ini dinilai penting untuk memperkuat bukti terkait dugaan suap terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk dan penerimaan lain di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Delapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, termasuk pejabat kementerian, politikus, mantan bupati, dan direksi perusahaan. Empat di antaranya—Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry—disebut KPK sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid. Mereka telah ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Operasi tangkap tangan (OTT) pada 14 September 2026 di wilayah Jabodetabek berhasil mengamankan 19 orang dan menyita uang tunai senilai Rp106,3 miliar sebagai barang bukti.