Masyarakat Pilih 'Downgrade' Hidup Akibat Tekanan Ekonomi

Kendari, ıNarasikita - Kondisi ekonomi yang menegangkan mendorong sebagian besar masyarakat Indonesia untuk menurunkan kualitas hidup secara drastis. Dari mengurangi konsumsi pangan hingga membatalkan cicilan rumah, banyak keluarga memilih strategi bertahan hidup yang melibatkan pengorbanan terhadap kebutuhan dasar. Data BPS menunjukkan angka kemiskinan pada Maret 2026 turun menjadi 8,07%, namun laporan Mandiri Institute menyebut 10 juta orang mengalami penurunan kelas sosial dalam tujuh tahun terakhir. Fenomena ini menunjukkan ketidaksesuaian antara data resmi dan pengalaman nyata masyarakat.

Seorang sopir ojek daring di Jakarta, Rahman, mengungkapkan bahwa pendapatan harian Rp150.000 kini hanya mampu menutupi kebutuhan pokok dan bensin. Dengan biaya bahan makanan yang terus melonjak, ia harus mengganti Pertamax dengan Pertalite dan mengurangi konsumsi telur serta ayam. Makanan pokok pun dikonsumsi dengan perhitungan harian, bahkan uang untuk jajan anak sudah tidak tersedia. Ia menyebut bahwa upaya kerja keras tidak lagi menjamin perbaikan kualitas hidup.

Ibu rumah tangga Sera Diaz dari Bandung mengalami tekanan ekonomi setelah suaminya diberhentikan secara paksa meski kontrak kerja belum berakhir. Tanpa pendapatan tambahan dan tetap terbebani cicilan pinjaman, keluarganya terpaksa mengambil pinjaman online untuk kebutuhan sehari-hari. Usaha kue yang dibuka dengan modal warisan suami pun gagal. Kini, keluarga berpindah ke Sumedang untuk menekan biaya hidup, dengan pengeluaran makan harian dibatasi hanya Rp35.000, termasuk beras. BPJS juga dikurangi ke kelas tiga karena tidak mampu membayar iuran sebelumnya.

Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, menekankan bahwa penurunan kelas sosial bukan karena kurang kerja keras, melainkan dampak struktural dari tekanan ekonomi yang tak seimbang. Ia menyoroti bahwa banyak pekerja, termasuk ojek daring, bekerja hingga batas kelelahan tanpa perbaikan kondisi ekonomi. Di tengah target pemerintah menurunkan kemiskinan menjadi 6,0–6,5% pada 2027, praktik ‘downgrade’ hidup justru menjadi norma bagi banyak keluarga.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan keheranan atas pertumbuhan ekonomi yang terus berjalan sementara kelas menengah menghilang. Namun, narasi itu tidak mencerminkan realitas di lapangan, di mana masyarakat memilih memangkas kebutuhan bukan karena pilihan, melainkan keterpaksaan. Dengan harga BBM yang tinggi, biaya pendidikan yang membengkak, dan defisit anggaran keluarga yang tak kunjung tertutup, kebijakan efisiensi yang dijalankan pemerintah justru memberi beban tambahan pada rakyat.