Menteri Transportasi Malaysia Mundur Akibat Pengampunan Najib

Kendari, ıNarasikita - Ketegangan politik di Malaysia memuncak setelah Anthony Loke, Menteri Transportasi dan Ketua Partai Aksi Demokratik (DAP), mengumumkan pengunduran dirinya dari kabinet. Keputusan ini diambil sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pengampunan bersyarat yang diberikan kepada mantan Perdana Menteri Najib Razak, yang saat ini menjalani hukuman penjara terkait kasus korupsi 1MDB. Loke menyatakan bahwa keputusan ini diambil setelah rapat darurat selama tiga jam oleh Komite Eksekutif Pusat DAP, yang menunjukkan kedalaman perdebatan internal terkait nilai-nilai integritas dan keadilan hukum.

Meskipun mundur dari jabatan kabinet, Loke menegaskan bahwa anggota DAP lainnya tetap bertahan dalam pemerintahan koalisi. Langkah ini diambil untuk mencegah kekacauan politik yang bisa berujung pada pembubaran parlemen. Ia menekankan bahwa keberadaan DAP dalam kabinet tetap diperlukan untuk menjaga konsistensi kebijakan dan stabilitas pemerintahan yang dipimpin Perdana Menteri Anwar Ibrahim. “Kami memiliki prinsip, dan keputusan ini sulit diterima oleh banyak rakyat. Tapi kami memilih jalan yang mempertimbangkan keutuhan negara,” ujarnya dalam pernyataan setelah rapat.

Pengampunan yang diberikan kepada Najib mencakup tahanan rumah dengan syarat membayar denda sebesar RM50 juta (sekitar US$12,26 juta). Keputusan ini mendapat kritik tajam dari DAP, yang selama ini menjadi pelopor gerakan anti-korupsi di Malaysia. Loke menegaskan bahwa partainya berdiri teguh dalam perjuangan melawan praktik kleptokrasi yang telah merongrong stabilitas politik dan ekonomi negara selama lebih dari satu dekade. “Ini bukan sekadar kasus hukum, tapi isu keadilan yang menyangkut kepercayaan publik terhadap sistem,” tegasnya.

Di sisi lain, dukungan terhadap Najib muncul dari partai UMNO, yang menggalang dana solidaritas untuk membayar denda. Dalam waktu tiga jam, dana tersebut berhasil mengumpulkan lebih dari RM634.000 dari berbagai donasi mulai dari RM10 hingga RM50. Beberapa analis menilai kebijakan pengampunan ini menciptakan preseden berbahaya, karena dapat memicu tuntutan serupa dari narapidana lain yang berharap mendapat perlakuan khusus. Mereka memperingatkan bahwa keputusan ini menandai pergeseran signifikan dalam praktik hukum dan konstitusionalitas di Malaysia.

Loke menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan di Kementerian Transportasi tidak akan mengganggu kelancaran program dan kebijakan yang telah berjalan. Ia menyatakan bahwa institusi kementerian tetap berfungsi meski terjadi pergantian menteri. “Pemerintahan berjalan tanpa henti. Yang penting adalah konsistensi kebijakan, bukan sosok di atasnya,” ujarnya. Dengan tetap mempertahankan posisi dalam kabinet, DAP menunjukkan komitmen terhadap stabilitas politik, meski harus menanggung beban moral atas kebijakan yang dianggap merusak prinsip anti-korupsi.