Mojokerto Raih Penghargaan Nasional Kesehatan Terbaik

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah Kota Mojokerto berhasil meraih penghargaan nasional kategori Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan terbaik di tingkat regional Jawa-Bali dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026. Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri dan diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus. Selain trofi, pemerintah kota juga mendapatkan insentif fiskal sebesar Rp 2 miliar sebagai bentuk apresiasi atas kinerja optimal dalam pelayanan kesehatan publik.

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, menyatakan penghargaan ini merupakan buah dari komitmen berkelanjutan selama dua periode kepemimpinan. Ia menegaskan bahwa prioritas utama selama ini adalah memastikan setiap warga mendapatkan akses layanan kesehatan tanpa terganggu. Hingga Agustus 2026, tingkat kepesertaan BPJS Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 97,31 persen, mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC) selama tujuh tahun berturut-turut.

Untuk menjamin tidak ada warga yang terlewat, Pemerintah Kota Mojokerto mengambil langkah cepat saat terjadi proses cleansing data PBI-JKN yang menyebabkan sekitar 1.200 warga kehilangan akses. Dalam waktu singkat, pemerintah daerah memasukkan kembali warga tersebut melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) daerah, dengan biaya ditanggung oleh anggaran kota. “Tidak perlu menunggu, kami langsung cover agar layanan kesehatan tetap terjamin,” tegasnya.

Ketersediaan infrastruktur kesehatan juga menjadi fondasi utama. Kota yang berpenduduk sekitar 142 ribu jiwa ini memiliki enam rumah sakit, enam puskesmas, sebelas puskesmas pembantu, dan 13 klinik pratama yang tersebar merata di tiga kecamatan. Rasio tenaga medis, khususnya dokter, berada pada level satu dokter untuk setiap kurang dari 1.000 penduduk—jauh di bawah ambang batas standar nasional.

Dalam kebijakan anggaran, sektor kesehatan ditempatkan sebagai prioritas utama, dengan alokasi tahunan di atas 20 persen—melampaui ketentuan minimum 10 persen. Menurut Ning Ita, kesehatan bukan sekadar layanan dasar, tetapi fondasi utama bagi kemajuan pendidikan, ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.