Pernikahan Paksa di China: Kekerasan yang Tersembunyi di Balik Tradisi

Kendari, ıNarasikita - Sebuah kasus penculikan yang terjadi di Shenzhen mengungkap praktik pernikahan paksa yang masih eksis di tengah upaya modernisasi China. Remaja berusia 18 tahun asal Lanzhou, Provinsi Gansu, diamankan setelah 20 jam dibawa secara paksa oleh orang tuanya sendiri. Aksi penyelamatan dilakukan berkat rekaman video yang diunggah oleh seorang saksi, yang langsung melapor ke pihak berwajib. Korban sempat melarikan diri dan bekerja di Shenzhen dengan bantuan organisasi nonpemerintah, namun pelaku berhasil melacak keberadaannya, diduga melalui akses ke sistem administrasi lokal.

Kasus ini menyoroti kegagalan sistemik dalam perlindungan hak perempuan, terutama dalam konteks keluarga yang masih mengedepankan tradisi patriarki. Orang tua korban memaksa putrinya menikah tanpa persetujuan, memperoleh uang lamaran dari keluarga pria sebagai imbalan. Tindakan tersebut bukan sekadar bentuk dominasi keluarga, melainkan bentuk perdagangan manusia yang melanggar hukum perdata negara. Jurnalis senior yang menyelidiki kasus ini menyoroti keterlibatan lembaga resmi, seperti All-China Women's Federation, yang dinilai gagal menangkal eksploitasi terhadap perempuan.

Ketimpangan rasio gender menjadi akar dari fenomena ini. Data terbaru menunjukkan bahwa pada 2024, rasio kelahiran anak laki-laki terhadap perempuan mencapai 112:100, jauh melampaui batas stabil global. Sensus Nasional ke-7 menyebutkan adanya surplus 35 juta pria dibanding perempuan di seluruh wilayah Tiongkok. Ketimpangan ini menciptakan tekanan ekstrem bagi pria untuk menikah, yang berujung pada kenaikan harga pernikahan dan meningkatnya praktik eksploitasi terhadap perempuan muda.

Kritik terhadap budaya yang menganggap perempuan sebagai komoditas terus bergema. Alih-alih meninjau sistem sosial yang mendukung praktik ini, masyarakat kerap menyalahkan perempuan yang dianggap materialistis. Pendapat ini ditegaskan oleh jurnalis yang menekankan bahwa perempuan tidak boleh dipaksa bergantung pada keberuntungan untuk tetap aman. Perlindungan nyata harus datang dari negara dan masyarakat melalui pendidikan gender, literasi hak, serta pengawasan terhadap lembaga pemerintah yang berpotensi disalahgunakan.

Untuk menghentikan pernikahan paksa secara berkelanjutan, diperlukan kebijakan strategis yang melibatkan edukasi menyeluruh, pemantauan terhadap perilaku keluarga dan aparat, serta survei nasional terhadap pola pikir generasi muda. Tanpa tindakan konkret, kasus seperti ini akan terus terulang, mengancam kebebasan dan martabat perempuan di tengah masyarakat yang seharusnya bergerak maju.