Meutya Hafid Ungguli Pejabat Perempuan Lain dalam Survei Kekuatan Kabinet

Kendari, ıNarasikita - Hasil survei nasional yang dilakukan menjelang dua tahun masa jabatan Kabinet Merah Putih menunjukkan bahwa Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid menduduki posisi teratas sebagai perempuan paling menonjol di lingkungan kabinet. Penilaian ini didasarkan pada persepsi publik terhadap kinerja, kredibilitas, dan pengaruh politik, dengan Meutya meraih 29,6% pilihan responden—angka yang jauh lebih tinggi dibanding tiga menteri perempuan lainnya. Kinerja ini tidak hanya dilihat secara domestik, tetapi juga diakui dalam konteks internasional, di mana ia menjadi satu-satunya menteri perempuan yang dinilai paling meyakinkan di kancah global.

Keunggulan Meutya terjadi secara merata di seluruh wilayah Indonesia, baik di Jawa maupun di daerah timur seperti Bali dan Nusa Tenggara. Pada wilayah dengan tingkat partisipasi terbesar—Jawa—dirinya memperoleh 30,5% dukungan, sementara di Bali dan Nusa Tenggara angka tersebut mencapai 56,6%, menunjukkan ketertarikan kuat dari masyarakat di kawasan tersebut. Khususnya kalangan Generasi X (usia 44–59 tahun) memberikan dukungan terbesar dengan 47,1%, menandakan pengaruh kuat di kalangan dewasa menengah yang kritis terhadap kebijakan publik.

Dari sisi pendidikan, responden berpendidikan tinggi—terutama lulusan S1 dan di atasnya—lebih banyak memilih Meutya, dengan persentase 34,0%, dibandingkan lulusan SMA yang hanya 21,6%. Hal ini mengindikasikan bahwa kredibilitas dan kecakapan teknis menjadi faktor dominan dalam penilaian publik. Di sisi gender, perbedaan pilihan antara laki-laki (31,1%) dan perempuan (28,1%) sangat tipis, menunjukkan bahwa daya tarik Meutya tidak terbatas pada kelompok tertentu, melainkan memiliki konsensus lintas gender.

Survei ini tidak hanya mencerminkan popularitas, tetapi juga refleksi atas kinerja dan representasi perempuan dalam struktur kekuasaan nasional. Keberhasilan Meutya dalam meraih posisi teratas menunjukkan bahwa figur yang konsisten, kompeten, dan berkomunikasi efektif dapat menjadi simbol perubahan dalam tata kelola pemerintahan yang inklusif. Hasil ini juga menekankan pentingnya peran perempuan di ranah kebijakan publik, terutama dalam era digital yang menuntut transparansi dan inovasi.