Negosiasi Krusial Penyelesaian Merger Paramount-WBD Masuki Tahap Kritis

Kendari, ıNarasikita - Proses negosiasi yang menentukan untuk menyelesaikan gugatan anti-monopoli terhadap merger Paramount dengan Warner Bros. Discovery (WBD) memasuki tahap krusial, seiring intensifikasi pembicaraan antara pihak Paramount dan para jaksa agung dari 12 negara bagian. Gugatan ini muncul sebagai respons terhadap rencana penggabungan aset senilai US$110 miliar, yang sempat menghambat kelanjutan transaksi dan menimbulkan ancaman denda harian sebesar US$7 juta bagi Paramount jika tidak menyelesaikan proses sebelum 1 Oktober.

Pertemuan terbaru melibatkan Rob Bonta, Jaksa Agung California dan koordinator kelompok penggugat, menunjukkan kemajuan signifikan. Meski belum mencapai kesepakatan final, sumber menyebut bahwa kedua belah pihak bergerak menuju solusi yang dapat diterima, termasuk pertimbangan untuk menjalankan operasional kedua studio secara terpisah dalam periode tertentu. Langkah ini menjadi kunci untuk memenuhi tuntutan adanya "solusi struktural" yang diminta oleh para jaksa agung.

Dalam surat tertanggal 28 Februari, David Ellison, CEO Paramount Skydance, telah menyatakan komitmen untuk memproduksi minimal 30 film per tahun jika akuisisi berhasil. Komitmen ini juga menjadi bagian dari pembicaraan yang mencakup perjanjian operasional di California, penunjukan penasihat editorial independen untuk CNN dan CBS, serta jaminan perlindungan lapangan kerja dalam jangka waktu tertentu. Rencana ini didukung oleh berbagai pihak industri yang menginginkan stabilitas dan keberlanjutan kreatif.

Namun, perlawanan terhadap kesepakatan tetap bergulir. Koalisi "Block the Merger" menyatakan bahwa tawaran penyelesaian yang beredar tidak mencerminkan keberhasilan gerakan penolakan, dan menilainya sebagai pengkhianatan terhadap upaya melindungi keberagaman konten dan pasar. Aktor Mark Ruffalo, yang secara aktif menentang merger, mengajak publik untuk melakukan aksi protes di kantor Bonta di Oakland, serta di New York dan Los Angeles, menekankan pentingnya menolak kompromi yang dianggap mengabaikan kepentingan umum.