Pengadilan Khusus Kekerasan Seksual Siap Dibentuk di Inggris

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah Kerajaan Bersatu akan membentuk pengadilan khusus untuk menangani kasus kekerasan seksual dalam kurun waktu dua tahun ke depan. Langkah ini merupakan respons terhadap keterlambatan dan rendahnya tingkat penuntutan dalam perkara pemerkosaan dan pelecehan seksual. Setiap pengadilan akan memiliki ruang khusus bagi korban, memungkinkan mereka mengikuti sidang dari jarak jauh dan menyampaikan kesaksian melalui video tanpa harus bertatap muka langsung dengan terdakwa.

Pengaturan ruang dan akses korban akan dirancang secara spesifik sesuai arsitektur setiap gedung pengadilan. Korban akan diberi akses khusus dan ruang tunggu terpisah dari terdakwa untuk meminimalkan trauma. Upaya ini merupakan bagian dari reformasi menyeluruh yang bertujuan memperbaiki sistem peradilan pidana, terutama dalam menangani kasus yang sering kali mengalami penundaan panjang dan kegagalan dalam proses hukum.

Hingga Maret 2024, hanya 2,8 persen dari laporan pemerkosaan yang masuk ke pengadilan, menurut data kepolisian. Sementara itu, dari seluruh kasus yang belum ditangani di Pengadilan Tinggi Inggris, sekitar 19 persen merupakan dugaan kekerasan seksual. Banyak korban merasa tidak didukung oleh kepolisian atau takut menghadapi proses yang memalukan. Badan advokasi Rape Crisis England and Wales menyambut positif kebijakan ini sebagai langkah maju yang sesuai dengan tuntutan lama mereka.

Menteri Urusan Korban, Alex Davies-Jones, menekankan bahwa ruang khusus saja tidak cukup untuk mengatasi tumpukan kasus. Diperlukan juga reformasi regulasi untuk mempercepat proses, meningkatkan efektivitas, dan mencegah kejahatan serupa di masa depan. Sejak Oktober 2024, setiap kasus kekerasan seksual akan mendapatkan jadwal tetap, tanpa perubahan mendadak. Perdana Menteri Andy Burnham menyebut ini sebagai langkah menyeimbangkan keadilan dan menempatkan korban sebagai prioritas utama.

Pemerintah menargetkan satu ruang khusus korban di setiap dari 84 gedung pengadilan tinggi di Inggris dan Wales pada 2028. Jika arsitektur gedung tidak memungkinkan, maka pendekatan berbasis trauma akan diterapkan, termasuk penjadwalan berbeda untuk korban dan terdakwa. Pelatihan khusus bagi staf pengadilan juga akan diberlakukan, dengan fokus pada pemahaman trauma. Kebijakan ini diinspirasi oleh perjuangan anggota parlemen Partai Buruh, Charlotte Nichols, yang secara terbuka berbagi pengalaman sebagai korban dan menekan perlunya reformasi sistem hukum.