OJK Dorong Aktivitas Rekening Pelajar agar Tak Jadi Pasif

Kendari, ıNarasikita - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat strategi pencegahan rekening pasif dalam program Satu Orang Satu Rekening yang menyediakan saldo awal Rp50 ribu bagi masyarakat dan pelajar. Upaya ini dilakukan guna menghindari potensi penyalahgunaan rekening, seperti untuk pinjaman online ilegal maupun aktivitas perjudian digital. Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner OJK, menegaskan bahwa rekening yang tidak aktif berisiko menjadi sarana kejahatan finansial jika dikendalikan pihak lain. Oleh sebab itu, edukasi terus dilakukan agar rekening tetap menjadi alat keuangan yang bermanfaat sepanjang masa.

Hingga kini, 88 persen pelajar di seluruh Indonesia telah memiliki rekening tabungan, menunjukkan capaian signifikan dalam inklusi keuangan. Namun, tantangan utama tetap berada pada pemeliharaan aktivitas rekening secara berkelanjutan. OJK menekankan pentingnya memastikan bahwa fasilitas keuangan ini tidak hanya dibuka, tetapi juga digunakan secara aktif dan bijak oleh pemiliknya. Untuk itu, OJK merancang pendampingan keuangan berjenjang, yang mengikuti perkembangan usia nasabah mulai dari masa sekolah hingga dewasa.

Pada tahap transisi, produk Simpanan Pelajar (SimPel) akan diarahkan ke Simpanan Pemuda (SiMuda). Produk lanjutan ini dirancang untuk melatih pemuda dalam mengelola keuangan lebih kompleks, seperti alokasi dana untuk investasi, tabungan perumahan, atau reksa dana. Tujuannya adalah menjadikan rekening sebagai mitra keuangan sepanjang hidup, mulai dari masa pendidikan hingga masa produktif. Friderica menegaskan bahwa keberhasilan program tergantung pada pendampingan yang konsisten agar rekening tidak berubah menjadi dormant atau tidak termanfaatkan.

Program ini didukung anggaran sebesar Rp1,28 triliun dari pemerintah, yang digunakan untuk menutupi setoran awal Rp50 ribu bagi 25 juta warga kategori desil 1 hingga 4 yang berusia di atas 17 tahun. Data penerima manfaat disiapkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan perbankan syariah melalui integrasi data dari Kementerian Kesehatan, BPS, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Setiap penerima langsung mendapatkan akses ke rekening tanpa biaya administrasi, dengan harapan inklusivitas keuangan nasional dapat mencapai 99 persen, meningkat dari sebelumnya 93 persen.