Ombudsman Soroti Risiko Korupsi di Layanan Pertanahan dan Pascabencana

Kendari, ıNarasikita - Ombudsman Republik Indonesia mengungkapkan adanya kerentanan tinggi terhadap maladministrasi di dua sektor krusial: pertanahan dan penanganan bencana. Dalam konferensi pers di Jakarta, anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng menyoroti bahwa dua kasus OTT KPK terkait kedua bidang tersebut menjadi indikator nyata bahwa sistem pelayanan publik masih rentan terhadap penyimpangan. Ia menekankan perlunya sinergi antara pemberantasan korupsi dan perbaikan tata kelola layanan agar lebih transparan dan akuntabel.

Dari 580 laporan pertanahan yang sedang diproses, ditemukan pola keluhan berulang, seperti penundaan proses tanpa alasan jelas, tidak memberikan layanan, serta penyimpangan dalam prosedur. Sejumlah praktik mencurigakan diidentifikasi, termasuk permintaan imbalan untuk penerbitan sertifikat, manipulasi data tanah, perubahan batas atau luas tanah tanpa dasar, serta penyalahgunaan kewenangan dalam pembatalan atau pemblokiran hak. Enam kantor pertanahan menjadi perhatian khusus: Kabupaten Serang, Kabupaten Bandung, Kota Tangerang, Kota Bekasi, Kabupaten Deli Serdang, dan Kota Ambon. Ombudsman menekankan bahwa perbaikan sistem harus segera dilakukan untuk mencegah eskalasi korupsi.

Dalam bidang kebencanaan, pemantauan terhadap penanganan gempa di Flores, NTT, pada September–Oktober 2026 menemukan kelemahan dalam validasi data penerima bantuan, transparansi pembangunan hunian sementara dan tetap, serta pemenuhan kebutuhan dasar. Pola serupa juga muncul dalam penanganan bencana lainnya. Di sektor pelayaran, analisis terhadap 22 kecelakaan kapal penumpang atau wisata dalam tiga tahun terakhir menunjukkan adanya pelanggaran terhadap standar keselamatan, ketidaksesuaian kapasitas penumpang, dan lemahnya pengawasan sebelum keberangkatan.

Robert menyoroti bahwa jika kapal yang tidak layak berlayar tetap mendapat izin, perlu ditelusuri apakah penyebabnya adalah kegagalan pengawasan atau ada unsur korupsi, seperti konflik kepentingan atau imbalan ilegal. Ia menegaskan bahwa praktik yang sengaja dilonggarkan dapat mengorbankan nyawa manusia demi keuntungan pribadi. Ia juga memperingatkan bahwa ketiadaan transparansi dalam investigasi dan tidak ditindaklanjutinya rekomendasi keselamatan menciptakan ruang bagi impunitas.

Ombudsman mendorong Kementerian ATR/BPN, BNPB, serta instansi terkait untuk memperkuat sistem keterbukaan informasi, pengawasan berbasis risiko, mekanisme pengaduan yang efektif, serta pelacakan jejak keputusan dan penggunaan anggaran. Menurut Robert, layanan publik yang baik harus bersifat cepat, pasti, adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan memperbaiki sistem ini, negara dapat menutup celah yang memungkinkan terjadinya maladministrasi dan korupsi.