PBB Soroti Risiko Kemanusiaan dari AI Militer

Kendari, ıNarasikita - PBB kembali mengingatkan dunia tentang potensi bencana yang ditimbulkan oleh penerapan kecerdasan buatan dalam operasi militer. Melalui lembaga riset disarmamentnya, UNIDIR menyoroti bahwa semakin banyak negara memanfaatkan AI untuk tugas-tugas kritis seperti analisis intelijen, pelacakan target, pengendalian drone, hingga serangan siber. Meski teknologi ini mampu mempercepat respons militer, risiko terhadap akurasi dan keputusan manusia justru meningkat secara signifikan.

Dalam pernyataan resmi di markas PBB, Direktur UNIDIR Robin Geiss menegaskan bahwa pengalihan otoritas pengambilan keputusan tindakan mematikan kepada mesin berisiko mengabaikan pertimbangan etis dan moral. Ia menekankan bahwa tidak seharusnya mesin menentukan kapan seseorang harus dibunuh, terutama dalam konteks senjata nuklir yang memiliki konsekuensi global. Pernyataan ini menjadi bagian dari seruan berulang oleh Sekretaris Jenderal PBB untuk regulasi ketat terhadap senjata otonom yang mematikan.

Untuk menangani tantangan ini, UNIDIR meluncurkan forum khusus bertajuk Centre of Excellence on AI, Peace and Security. Forum ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan organisasi internasional, guna menyusun kerangka kerja bersama dalam pengembangan teknologi militer berbasis AI. Tujuannya adalah memastikan bahwa inovasi tidak mengorbankan prinsip kemanusiaan dan keterkendalian manusia dalam pengambilan keputusan militer.

Salah satu fokus utama forum adalah penyusunan kamus istilah standar untuk konsep seperti otonomi, keselamatan, dan keamanan dalam sistem AI militer. Dengan definisi yang jelas dan konsisten, diharapkan terjadi komunikasi yang lebih transparan dan akurat antarpihak. Selain itu, forum juga akan memantau potensi penyalahgunaan AI oleh kelompok bersenjata non-negara, termasuk dalam perencanaan operasi, pelaksanaan, dan logistik militer, yang bisa memperluas ancaman keamanan global.