Pemerintah Evaluasi Anggaran Pendidikan Sebelum Rancang Program Gratis

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah kini memperkuat pendekatan sistemik terhadap pengelolaan anggaran pendidikan nasional, dengan fokus pada evaluasi menyeluruh terhadap alokasi dana sekitar Rp824 triliun per tahun. Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya menyusun grand design pendidikan yang komprehensif, sebelum mengambil kebijakan besar seperti pendidikan gratis di semua jenjang.

Pendekatan tersebut mencakup pemetaan distribusi anggaran antara pemerintah pusat dan daerah, serta analisis terhadap efektivitas program yang sudah berjalan, termasuk Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, dan pendidikan terintegrasi. Suahasil menekankan pentingnya memahami hasil nyata dari pengeluaran pendidikan, seperti tingkat partisipasi kasar, partisipasi murni, dan performa Indonesia dalam ujian internasional seperti PISA.

Ia menyoroti bahwa angka-angka tersebut menjadi dasar utama dalam menilai kualitas dan efisiensi sistem pendidikan saat ini. “Kita harus tahu apakah uang sebesar itu menghasilkan output yang sepadan,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta. Evaluasi juga akan mempertimbangkan ekosistem pendidikan yang telah dibentuk, termasuk program beasiswa LPDP, untuk memastikan integrasi dan sinergi antarprogram.

Hingga saat ini, pemerintah belum menentukan besaran anggaran khusus untuk program pendidikan gratis. Namun, Suahasil menegaskan bahwa proses penyusunan desain sedang berlangsung secara intensif dan akan disampaikan kepada publik secara transparan. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan dalam sektor pendidikan memberikan manfaat optimal bagi seluruh masyarakat.