Pemerintah Korsel Pindahkan Istana dan 350 Lembaga ke Sejong

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah Korea Selatan resmi mengumumkan rencana pemindahan kantor kepresidenan dan sekitar 350 institusi pemerintah ke kota administratif Sejong, dengan target penyelesaian pindah pada Agustus 2029. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menyeimbangkan distribusi populasi, investasi, dan infrastruktur di seluruh wilayah negara, terutama mengingat penurunan demografis yang terjadi di daerah luar ibu kota. Proses awal relokasi akan dimulai pada 2027, disertai pengembangan infrastruktur pendukung, termasuk gedung baru untuk Majelis Nasional yang ditargetkan selesai pada 2033.

Perdana Menteri Han Seong-sook menegaskan bahwa pemindahan ini merupakan respons terhadap ketimpangan yang telah berlangsung lama, di mana sebagian besar sumber daya dan fasilitas negara terpusat di wilayah metropolitan Seoul. Upaya ini juga mencakup perubahan regulasi terkait pengembangan Sejong agar lebih mendukung relokasi institusi negara. Lembaga-lembaga besar yang berdampak signifikan terhadap pergeseran wilayah akan menjadi prioritas, seperti Kejaksaan dan Badan Kepolisian Nasional, yang akan pindah setelah gedung baru selesai dibangun.

Namun, tidak semua lembaga akan ikut pindah. Kementerian Kehakiman dan Kementerian Kesetaraan Gender diputuskan tetap beroperasi di ibu kota, menunjukkan seleksi berdasarkan fungsi dan keterkaitan strategis. Rencana ini merupakan gelombang kedua dari program pemindahan sektor publik, setelah 43 badan pemerintah pusat telah pindah ke Sejong antara 2012 hingga 2021. Sejong sendiri didirikan sebagai kota administratif sejak 2012 untuk mengurangi tekanan urban di Seoul dan kini telah menjadi pusat sejumlah kementerian.

Di samping pemindahan, pemerintah juga akan melakukan restrukturisasi terhadap 109 lembaga publik melalui penggabungan fungsi yang tumpang tindih, termasuk lima perusahaan pembangkit listrik milik negara dan empat otoritas pelabuhan. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah meningkatkan efisiensi operasional dan penggunaan anggaran negara, sekaligus menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Korsel.