Pemerintah Percepat Uji Bioetanol Tinggi untuk Kurangi Impor Bensin

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah diminta mempercepat uji coba bahan bakar bioetanol dengan kandungan tinggi guna menekan ketergantungan terhadap impor bensin. Menurut pakar dari Universitas Pertamina, langkah ini bukan sekadar upaya ramah lingkungan, tetapi strategi penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Dengan memanfaatkan komoditas lokal seperti tebu, singkong, dan jagung, pengembangan bioetanol diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan pasokan bahan baku. Meskipun potensi penggunaan komoditas dalam negeri cukup besar, realisasi produksi masih terkendala oleh ketersediaan lahan dan akses produksi yang belum merata. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan terpadu yang melibatkan sektor publik dan swasta, termasuk peran BUMN dan masyarakat dalam mendukung ekosistem produksi yang berkelanjutan.

Peta jalan pengembangan bioetanol telah disiapkan, dengan target penerapan mandatori campuran etanol 10 persen (E10) pada 2027, dilanjutkan ke E20 antara 2028 hingga 2029. Rencana jangka panjang mencakup pengembangan hingga E50, yang akan memanfaatkan potensi komoditas strategis nasional. Saat ini, produk Pertamax Green dengan kandungan E5 sudah mulai dipasarkan, menjadi langkah awal dalam mematangkan industri dalam negeri sebelum transisi ke level yang lebih tinggi.

Uji komparasi antara bioetanol dan bensin konvensional menjadi kunci penting sebelum penerapan skala besar. Uji ini perlu dilakukan secara menyeluruh untuk menilai efisiensi mesin, emisi karbon, serta kinerja kendaraan dalam kondisi nyata. Hasilnya akan menjadi dasar kebijakan publik yang berbasis data, bukan asumsi.

Menteri Pertanian menegaskan bahwa program pengembangan bioetanol merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk mewujudkan kemandirian energi. Dengan pangan dan protein sudah mencapai swasembada, fokus kini beralih ke etanol yang membutuhkan lahan antara 1 hingga 2 juta hektar. Pemerintah siap menjamin ketersediaan lahan dan legalitas kawasan, sementara masyarakat didorong untuk terlibat aktif dalam ekosistem produksi, sehingga manfaatnya dirasakan secara luas di seluruh wilayah.