Pemerintah Pertimbangkan Insentif Nonfiskal untuk Mobil Hybrid

Kendari, ıNarasikita - Kementerian Perindustrian kini mengusulkan pemberian insentif nonfiskal bagi kendaraan hybrid, plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), dan range extended electric vehicle (REEV). Langkah ini bertujuan mendorong adopsi kendaraan ramah lingkungan tanpa harus segera mengubah struktur insentif fiskal yang telah berlaku untuk kendaraan listrik berbasis baterai (BEV). Usulan tersebut mencakup kemudahan administrasi, termasuk pembebasan dari aturan ganjil genap di kota-kota besar dan penyediaan fasilitas parkir khusus.

Sarmuji menegaskan bahwa kendaraan hybrid dan turunannya memiliki potensi signifikan dalam mengurangi konsumsi bahan bakar minyak, khususnya BBM bersubsidi. Dengan penggunaan mesin pembakaran internal yang tetap ada, teknologi ini menawarkan transisi bertahap bagi industri otomotif nasional yang belum sepenuhnya siap beralih ke BEV sepenuhnya. Penerapan insentif nonfiskal diharapkan dapat membantu penggunaan kendaraan tersebut secara luas tanpa menimbulkan tekanan berlebihan pada sistem produksi dalam negeri.

Kementerian Perindustrian akan melakukan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, untuk mengevaluasi kelayakan penerapan insentif tersebut. Karena sebagian kebijakan seperti aturan ganjil genap dan fasilitas parkir berada di bawah wewenang daerah, diperlukan konsensus nasional yang menyeluruh. Targetnya, usulan ini segera dibahas dan diputuskan dalam tahun ini agar dapat segera diimplementasikan.

Selain insentif nonfiskal, pemerintah juga akan meninjau kemungkinan pemberian insentif fiskal, seperti keringanan pajak. Namun, Sarmuji menekankan bahwa besaran insentif untuk hybrid, PHEV, dan REEV tidak perlu sama dengan yang diberikan kepada BEV. Fokusnya tetap pada keseimbangan antara pertumbuhan industri, efisiensi energi, dan manfaat sosial ekonomi yang dirasakan masyarakat serta negara secara luas.