Pemerintah Samarinda Perluas Akses Hunian Layak dan Pendidikan Gratis

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah Kota Samarinda menunjukkan komitmen kuat dalam memenuhi hak dasar warganya melalui evakuasi dan pemindahan Nurlina, 45 tahun, bersama dua anaknya dari gubuk tidak layak huni di bantaran Sungai Karang Mumus pada April 2026. Bangunan sementara yang tidak memiliki listrik dan berada di zona rawan banjir diprioritaskan untuk segera ditinggalkan, dengan pemerintah menanggung seluruh biaya sewa rumah pengganti yang lebih aman dan layak huni. Langkah ini menjadi bukti bahwa penanganan perumahan tidak hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga respons cepat terhadap kondisi darurat yang mengancam keselamatan warga.

Pendekatan sistemik dalam penataan permukiman diterapkan melalui program Rekonsiliasi Permukiman dan Tanah, khususnya di Kelurahan Sidodadi yang sempat terdampak kebakaran dan tergolong kawasan kumuh. Dengan melibatkan partisipasi warga, pemerintah menggali kembali ruang konsensus untuk penataan kembali permukiman, termasuk pembangunan hunian sederhana tipe 36. Skema ini berhasil karena adanya keinginan warga pemilik lahan lebih luas untuk berbagi dengan tetangga yang memiliki lahan terbatas, sehingga menciptakan ruang yang lebih adil dan aman secara lingkungan.

Kebijakan peningkatan kualitas hunian didukung oleh Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2025, yang menjadi pedoman resmi dalam penanganan rumah tidak layak huni. Program ini telah memberikan manfaat nyata, seperti yang dirasakan Jumianah, 48 tahun, pengemudi ojek daring, yang kini memiliki rumah yang lebih aman berkat bantuan bahan bangunan dan ongkos tukang. Ia menyebut program ini menjadi penyelamat bagi keluarga yang sebelumnya tinggal dalam kondisi memprihatinkan.

Dalam bidang pendidikan, Samarinda mendorong akses yang merata melalui pembangunan Sekolah Terpadu Samarinda, yang mengintegrasikan pendidikan dasar, menengah pertama, dan menengah atas dalam satu kompleks. Sekolah ini diperkuat dengan fasilitas modern, penguatan pembelajaran STEM, bahasa Inggris, dan pendidikan karakter. Pemerintah juga memperketat tata kelola penerimaan siswa melalui jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi, sekaligus menerapkan kebijakan rayonisasi untuk mengurangi ketimpangan akses antarwilayah.

Komitmen ini mendapat apresiasi tinggi dari Kementerian Dalam Negeri dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026, kategori Regional Kalimantan Batch II. Samarinda meraih posisi kedua dalam dua kategori utama: Implementasi Program 3 Juta Rumah dan Akses Penduduk ke Layanan Pendidikan. Dari penghargaan tersebut, kota mendapatkan 250 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan insentif fiskal senilai Rp 1,5 miliar. Wali Kota Andi Harun menyatakan bahwa seluruh insentif dan kuota tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat untuk memperluas cakupan program perbaikan rumah.