Pemerintah Tanggung Pajak Magang, Uang Saku Lulusan Tetap Penuh

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah meluncurkan insentif fiskal untuk memastikan peserta Program Magang Nasional 2026 menerima uang saku secara penuh tanpa pengurangan pajak. Aturan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2026, yang menetapkan bahwa seluruh pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan peserta magang ditanggung oleh negara. Dengan demikian, meskipun pajak dihitung secara hukum, besaran uang saku yang diterima peserta tetap sesuai standar tanpa pemotongan.

Kebijakan ini berlaku hingga Desember 2026 dan mulai berlaku sejak 19 Februari 2026. Uang saku ditentukan berdasarkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di lokasi magang, dengan standar perhitungan 22 hari kerja per bulan. Misalnya, di Surabaya, besaran uang saku tahun 2026 mencapai Rp5.288.796 per bulan. Jika peserta tidak hadir tanpa alasan, penghasilan dihitung berdasarkan jumlah hari kerja yang dilaksanakan.

Program ini terbuka bagi lulusan perguruan tinggi dari berbagai jenjang, termasuk Diploma, Sarjana, dan Pendidikan Profesi, dengan batas kelulusan maksimal satu tahun sejak pendaftaran. Sertifikat profesi harus diperoleh paling lambat dua tahun setelah ijazah. Peserta wajib memiliki KTP dan NIK, serta terdaftar di sistem resmi seperti SIAPkerja Kemnaker.

Penyelenggara program harus memenuhi syarat administratif dan operasional, seperti memiliki NPWP aktif, NIB atau WLKP yang valid, serta infrastruktur yang memadai. Selain uang saku, peserta mendapatkan pelatihan kompetensi, sertifikat dari Kementerian Ketenagakerjaan, dan bimbingan dari mentor profesional. Semua fasilitas bertujuan untuk memperkuat kesiapan lulusan memasuki dunia kerja secara kompetitif dan terstruktur.