Investasi Rp1.306 Triliun untuk PLTS 100 GW Ditetapkan sebagai Prioritas Nasional

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah Indonesia menetapkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas total 100 gigawatt sebagai salah satu pilar utama kebijakan energi nasional. Proyek strategis ini membutuhkan dana investasi sekitar US$70 hingga US$73 miliar, setara dengan Rp1.306 triliun berdasarkan asumsi nilai tukar Rp17.895,94 per dolar AS. Angka tersebut menjadi dasar perencanaan dalam kerangka program transformasi energi yang berjalan selama tiga tahun ke depan.

Komitmen tersebut ditegaskan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dalam forum MKI Electricity Connect 2026. Ia menekankan bahwa kebijakan ini bukan sekadar target, tetapi bagian dari respons nyata terhadap tantangan global, termasuk perubahan kebijakan sejumlah negara terkait Paris Agreement. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto secara tegas memerintahkan agar Indonesia tetap konsisten menjalankan komitmen net zero emission hingga tahun 2050 hingga 2060, meskipun ada negara lain yang menarik diri dari perjanjian tersebut.

Untuk mewujudkannya, pemerintah memperbarui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dengan menetapkan 70 persen dari total kapasitas listrik baru berasal dari energi baru terbarukan. Dalam hal ini, PLTS menjadi andalan utama. Bahlil menegaskan bahwa proyek ini bukan hanya soal angka, tetapi juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah, dunia akademik, dan pelaku usaha, untuk mewujudkan transformasi energi yang berkelanjutan.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa program PLTS 100 GW merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperkuat kemandirian energi nasional. Ia menekankan perlunya pemanfaatan optimal seluruh potensi energi dalam negeri, termasuk panas bumi, gas alam, minyak bumi, dan sumber daya tenaga surya. Dalam peluncuran proyek di Gilimanuk, Bali, Presiden menegaskan bahwa dengan kekuatan energi dalam negeri, Indonesia tidak akan lagi tergantung pada impor minyak, bahkan menargetkan untuk tidak mengimpor satu barel pun minyak sekalipun di masa depan.