Prabowo Perintahkan Pengetatan Pengawasan Perbatasan dan Pesisir

Kendari, ıNarasikita - Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya penguatan pengawasan di wilayah perbatasan dan pesisir sebagai langkah strategis untuk menekan praktik penyelundupan ilegal. Instruksi ini disampaikan langsung kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama dalam pertemuan di Istana Negara, Selasa (22/9/2026).

Djaka menyampaikan bahwa fokus utama pengetatan mencakup pencegahan masuknya barang ilegal, khususnya narkotika dan balpres—pakaian bekas impor yang dilarang masuk ke dalam negeri. Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan respons terhadap tren penyelundupan yang semakin canggih dan mengancam stabilitas ekonomi serta keamanan nasional.

Untuk mendukung pelaksanaan perintah tersebut, Bea Cukai akan memperkuat alat dan infrastruktur pengawasan, serta memperkuat kinerja Satuan Tugas Penegakan Hukum Penyelundupan (Satgas Gakkum Lundup). Peningkatan kapasitas operasional akan dilakukan secara menyeluruh, termasuk optimalisasi armada di wilayah rawan seperti Selat Malaka.

Di kawasan Selat Malaka, Bea Cukai memiliki sejumlah pangkalan operasi yang didukung lebih dari seratus kapal patroli. Pemanfaatan seluruh armada ini akan diperkuat sebagai bagian dari strategi pencegahan penyelundupan lintas laut. Namun, Djaka menekankan bahwa efektivitas operasional tetap bergantung pada ketersediaan anggaran yang memadai.