Penguatan BPKH Jadi Fokus Revitalisasi Dana Haji

Kendari, ıNarasikita - Kementerian Haji dan Umrah kini mempercepat upaya penguatan struktur pengelolaan dana haji melalui revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Menteri Mochamad Irfan Yusuf menegaskan bahwa langkah strategis ini bertujuan untuk memastikan dana yang dihimpun dari jamaah benar-benar digunakan sesuai tujuan utama, yakni mendukung penyelenggaraan ibadah haji secara efektif dan transparan.

Dalam forum internasional di Jakarta, ia menekankan pentingnya menjaga prinsip *restricted fund*, di mana alokasi dana tidak boleh digunakan untuk kepentingan di luar penyelenggaraan haji. Tujuannya adalah meminimalkan risiko keuangan dan memastikan kepastian manfaat bagi jamaah, baik yang sedang dalam proses berangkat maupun menunggu giliran.

Ia menyampaikan bahwa diversifikasi investasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan nilai manfaat dana haji. Dengan tidak mengandalkan satu jenis instrumen keuangan, dana dapat dikelola secara lebih seimbang, menekan volatilitas risiko, dan membuka peluang pengembalian yang lebih optimal. Strategi ini diharapkan mampu menjaga stabilitas keuangan sekaligus memberikan keuntungan jangka panjang bagi sistem haji nasional.

Proses revisi UU yang saat ini sedang berlangsung di DPR telah didukung dengan surat presiden dari pemerintah. Pembahasan terus berjalan antara pemerintah dan DPR, dengan fokus utama pada perbaikan struktur kelembagaan, terutama penguatan fungsi dan otonomi BPKH sebagai lembaga pengelola utama. Tujuannya adalah menciptakan sistem yang lebih profesional, akuntabel, dan berkelanjutan.