Percepatan Lahan Perumahan Rakyat Dukung Reforma Agraria Nasional

Kendari, ıNarasikita - Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman bersiap mempercepat akses lahan bagi perumahan rakyat melalui sinergi strategis. Pertemuan di Jakarta menekankan pentingnya mengurai hambatan struktural dalam penyediaan lahan untuk rumah subsidi, hunian susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta pemukiman tetap bagi korban bencana. Fokus utama terletak pada pemetaan lahan potensial, kepastian status hukum, serta harmonisasi tata ruang di tingkat nasional dan daerah.

BRAN akan mendorong pembangunan Satu Data Agraria sebagai fondasi digital integrasi informasi pertanahan dan pemanfaatan ruang dari berbagai kementerian dan lembaga. Dengan sistem ini, pemerintah diharapkan dapat mengidentifikasi lokasi lahan yang sesuai untuk perumahan tanpa konflik peruntukan, sekaligus meminimalkan risiko perizinan yang terlambat. Langkah ini juga menjadi dasar untuk menghindari tumpang tindih penggunaan lahan dan mempercepat proses pengalokasian.

Dalam pertemuan, disepakati pemeriksaan lanjutan terhadap potensi lahan bersama Badan Bank Tanah. Proses verifikasi mencakup aspek lokasi, status hukum, penguasaan tanah, dan kesesuaian dengan rencana tata ruang. Khususnya, dibahas kebutuhan lahan untuk 500 unit hunian tetap di Nusa Tenggara Timur, rencana pembangunan rumah susun bagi MBR, serta penyelesaian permasalahan pertanahan yang menghambat realisasi proyek. Setiap lokasi harus melalui telaah teknis dan koordinasi dengan instansi terkait agar solusi yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat.

Menteri PKP menargetkan kemajuan nyata dalam dua minggu ke depan, khususnya terkait penetapan lokasi prioritas untuk rumah susun MBR. Kementerian akan membentuk tim khusus untuk mendukung pelaksanaan tindak lanjut, sementara BRAN fokus pada pemetaan dan koordinasi lintas sektor. Dalam 100 hari kerja, BRAN menargetkan minimal 500 hektare lahan masuk tahap pelaksanaan reforma agraria, setelah melalui proses verifikasi dan penetapan berdasarkan kriteria hukum yang berlaku.

Tujuan utama dari sinergi ini adalah menyelaraskan program reforma agraria dengan kebutuhan riil masyarakat, terutama akses terhadap hunian layak dan terjangkau. Semua langkah akan dilakukan dengan prinsip kepastian hukum, kesesuaian tata ruang, perlindungan hak atas tanah, serta akuntabilitas publik. Fokus tindak lanjut meliputi pemetaan lahan, verifikasi status hukum, penetapan lokasi prioritas, dan percepatan pengadaan lahan untuk rumah rakyat secara terukur dan berkelanjutan.