Prabowo Dua Tahun: Transformasi Ekonomi dan Kesejahteraan Berbasis Kebijakan Negara

Kendari, ıNarasikita - Dalam dua tahun masa pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan pergeseran paradigma kebijakan yang menekankan peran negara dalam memastikan distribusi manfaat ekonomi lebih merata. Menurut analis dari GREAT Institute, langkah-langkah strategis mulai dari penataan anggaran hingga penguatan kewenangan negara mencerminkan komitmen nyata untuk mengoreksi ketimpangan dan memperluas akses rakyat terhadap sumber daya ekonomi. Transformasi ini bukan sekadar kebijakan teknis, tetapi refleksi dari keberanian politik dalam mengarahkan negara ke arah yang lebih inklusif.

Pertumbuhan ekonomi pada 2025 mencapai 5,11 persen, melanjutkan tren positif dengan capaian triwulan I 2026 sebesar 5,61 persen—angka tertinggi untuk periode tersebut sejak 2012 menurut data BPS. Di sisi lain, tingkat kemiskinan turun dari 8,57 persen pada September 2024 menjadi 8,07 persen pada Maret 2026, menunjukkan penurunan sekitar 1,13 juta orang dari 24,06 juta menjadi 22,93 juta. Kombinasi kenaikan pertumbuhan dan penurunan kemiskinan menjadi indikator kuat bahwa kebijakan kesejahteraan telah mulai menghasilkan dampak nyata.

Penguatan hukum dan penegakan integritas juga menjadi bagian penting dari transformasi ini. Lembaga KPK mencatat hasil pemulihan aset korupsi sebesar Rp1,531 triliun pada 2025, lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini tidak hanya mencerminkan efektivitas penegakan hukum, tetapi juga membuka peluang untuk mengalokasikan kembali aset publik ke program pembangunan yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat.

Di ranah kelembagaan, pembentukan Kementerian HAM dan Kementerian Kebudayaan menunjukkan komitmen terhadap perlindungan hak asasi dan pelestarian nilai-nilai budaya. Selain itu, penerbitan Keppres Nomor 17 Tahun 2025 yang memberikan amnesti kepada 1.178 terpidana menunjukkan pendekatan kemanusiaan dalam penegakan hukum. Semua langkah ini dipandang sebagai bagian dari upaya menyelaraskan kesejahteraan dengan martabat dan hak dasar warga negara.

Dengan hasil yang terukur dan arah kebijakan yang jelas, analis menilai bahwa pemerintahan Prabowo telah menetapkan fondasi kuat untuk masa depan yang lebih adil. Tantangan ke depan bukan pada pembuktian visi, melainkan pada konsistensi implementasi dan perluasan manfaat kebijakan ke seluruh lapisan masyarakat.