Prabowo Resmikan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan

Kendari, ıNarasikita - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi melantik Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) pada hari Kamis, 22 Oktober 2026, dalam acara Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Dalam pidatonya, ia menyatakan pembentukan lembaga ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memajukan kesejahteraan finansial rakyat secara menyeluruh. Ia menyampaikan pembentukan DNKK dengan mengucapkan bismillah, menandai dimulainya era baru dalam pendekatan kebijakan keuangan nasional.

DNKK merupakan evolusi dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), yang sebelumnya fokus pada akses rekening bank. Namun, berdasarkan arahan Presiden, orientasi lembaga ini kini berubah secara signifikan, menekankan pada kesejahteraan keluarga melalui penguatan literasi dan akses keuangan yang inklusif. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa perubahan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2026, yang menegaskan pergeseran dari sekadar inklusi ke arah pemberdayaan ekonomi berkelanjutan.

Dalam struktur kepengurusan, Presiden Prabowo Subianto menjabat sebagai Ketua DNKK, sementara Airlangga Hartarto menjabat sebagai Ketua Harian. Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner OJK, menjadi Wakil Ketua, sedangkan Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjabat sebagai Wakil Ketua Harian. Seluruh menteri terkait turut menjadi anggota dewan, menunjukkan keterlibatan lintas sektor dalam upaya memperkuat ekosistem keuangan nasional.

Salah satu fokus utama DNKK adalah memperluas akses pembiayaan murah dan mudah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sebagai pilar utama pemberdayaan ekonomi rakyat. Inisiatif ini lahir dari hasil pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo dan Ratu Máxima pada November 2025, yang menekankan pentingnya kolaborasi global dalam membangun sistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Tujuan akhirnya adalah menciptakan masyarakat yang lebih mandiri secara finansial, terutama di wilayah terpencil dan daerah tertinggal.