Presiden Perintahkan Operasi Udara Masif dan Ungkap Keterlibatan Asing

Kendari, ıNarasikita - Presiden Republik Indonesia memimpin rapat khusus di Istana Merdeka untuk membahas strategi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah Indonesia. Hadir dalam pertemuan tersebut para menteri utama, kepala lembaga negara, serta pimpinan TNI dan Polri. Dalam rapat tersebut, Presiden menekankan perlunya pendekatan yang lebih masif, terukur, dan proaktif dalam menghadapi ancaman karhutla yang terus mengancam ekosistem dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu keputusan utama adalah perluasan operasi udara, termasuk penambahan pesawat jenis Hercules untuk mendukung operasi dry ice. Instruksi ini ditegaskan agar penanganan api tidak hanya dilakukan setelah kebakaran terjadi, tetapi juga sejak masa kering, dengan memperkuat kapasitas penyebaran air dari udara. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan laju penyebaran api di wilayah yang rawan terbakar.

Pemerintah juga memerintahkan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan rawan karhutla untuk membangun embung, sumur bor, dan sistem irigasi sebagai upaya mitigasi jangka panjang. TNI dan Polri diminta memetakan lokasi-lokasi berisiko tinggi agar bisa dilakukan antisipasi sebelum terjadi kebakaran. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pencegahan yang lebih sistematis dan berkelanjutan.

Secara paralel, jumlah kasus karhutla yang melibatkan korporasi telah meningkat signifikan, dengan 98 kasus kini masuk tahap penyidikan. Kapolri menyampaikan adanya indikasi keterlibatan pihak asing, termasuk dari negara tetangga, dalam sejumlah kejadian tersebut. Penyidik masih mengumpulkan bukti untuk menentukan tersangka, dengan fokus pada pemilik perusahaan dan pemegang saham yang turut bertanggung jawab atas kebakaran.

Peningkatan jumlah personel juga menjadi prioritas, dengan total 60 ribu tenaga dari TNI, Polri, dan Dinas Kehutanan dikerahkan secara bersamaan. Dengan penambahan sumber daya manusia dan sarana pendukung, pemerintah bertekad menekan kejadian karhutla secara menyeluruh, baik dari sisi penanganan maupun pencegahan, sekaligus menegakkan hukum terhadap pelaku yang diduga melakukan tindakan sengaja.