Purbaya Pertimbangkan BLU Kemenkeu Kelola Whoosh

Kendari, ıNarasikita - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tengah mengevaluasi dua entitas Badan Layanan Umum (BLU) di bawah kementeriannya sebagai calon pengelola proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang dikenal dengan nama Whoosh. Dua entitas yang dipertimbangkan adalah PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan Indonesia Investment Authority (INA), berdasarkan kapasitas keuangan dan pengalaman manajemen infrastruktur. Penetapan resmi diharapkan rampung pada 15 September 2026, menyusul pengalihan kendali dari BPI Danantara ke Kementerian Keuangan.

Purbaya menegaskan bahwa BLU yang berada di bawah Kemenkeu memiliki kinerja keuangan yang memadai untuk menanggung kewajiban pembayaran utang proyek Whoosh. Ia menunjukkan bahwa keuntungan tahunan dari BLU Kemenkeu tercatat antara Rp3 triliun hingga Rp7 triliun, tergantung entitas, sehingga secara finansial mampu menanggung beban pembayaran cicilan utang sebesar Rp1 triliun per tahun selama periode 80 tahun.

Proses pengalihan pengelolaan Whoosh telah selesai secara teknis dan tinggal menunggu pengumuman resmi. Kepala BPI Danantara, Dony Oskaria, memastikan bahwa kesepakatan telah disepakati bersama Menteri Keuangan, dan pengalihan kepemilikan saham akan segera diumumkan. Dalam struktur kepemilikan, Kementerian Keuangan akan mengambil alih 60% saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), sementara 40% saham dari konsorsium perusahaan Tiongkok tetap dipertahankan.

Konsorsium PSBI, yang terdiri dari WIKA, PT KAI, Jasamarga, dan PTPN III, tidak akan dibubarkan, melainkan tetap berfungsi sebagai pemegang saham mayoritas di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), entitas yang menaungi operasional Whoosh. PT KAI tetap berperan sebagai koordinator konsorsium, meskipun kini kendali keuangan dan kepemilikan saham beralih ke Kemenkeu.

Pengalihan ini ditujukan untuk menyelesaikan tekanan keuangan yang selama ini dirasakan oleh PT Kereta Api (Persero) akibat beban utang proyek Whoosh yang berdampak pada neraca perusahaan. Dengan pengelolaan yang lebih terpusat di Kemenkeu, diharapkan proyek dapat berjalan secara lebih stabil, terukur, dan berkelanjutan tanpa mengganggu kesehatan keuangan BUMN lainnya.