Realisasi Transfer ke Daerah Capai Rp599,2 Triliun Per September

Kendari, ıNarasikita - Hingga 30 September 2026, realisasi penyaluran dana transfer ke daerah oleh Kementerian Keuangan mencapai Rp599,2 triliun, mewakili 82,4 persen dari total alokasi APBN yang ditetapkan sebesar Rp727 triliun. Angka ini mencerminkan progres signifikan dalam penyaluran dana yang dirancang untuk mendukung kinerja pemerintahan daerah, termasuk pembayaran gaji aparatur sipil negara, pembiayaan jaminan kesehatan, dan peningkatan layanan sosial.

Dana tersebut dialokasikan secara merata melalui berbagai bentuk, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan berbagai bentuk transfer khusus. Dana umum digunakan untuk membiayai 5,3 juta ASN daerah, serta menjamin akses layanan kesehatan bagi 1,14 juta warga melalui Jaminan Kesehatan Nasional dan jaminan ketenagakerjaan bagi 596 ribu peserta.

Untuk sektor pendidikan dan infrastruktur, dana transfer khusus seperti DAK Fisik dan Nonfisik mendukung pembangunan fasilitas sekolah, penyediaan air bersih, serta perbaikan jalan sepanjang 398,6 kilometer. Bantuan operasional pendidikan mencakup 43,7 juta siswa melalui BOS, 1,04 juta siswa pendidikan kesetaraan, dan 5,9 juta peserta PAUD. Selain itu, 1,68 juta guru menerima tunjangan, serta 77 rumah sakit umum daerah diperkuat kapasitasnya.

Dana Desa, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan telah tersalurkan ke 75.172 desa, mendukung 27.308 unit koperasi desa/kelurahan Merah Putih serta memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada 727.907 keluarga penerima manfaat. Penyaluran akan terus berlanjut hingga akhir tahun untuk menopang keberlangsungan layanan publik dan kebutuhan operasional daerah.

Sementara itu, realisasi pendapatan negara hingga September mencapai Rp2.341,5 triliun atau 74,2% dari target, tumbuh 25,5% dibanding periode sama tahun sebelumnya. Belanja negara telah terserap sebesar Rp2.660,5 triliun, atau 69,2% dari APBN, dengan pertumbuhan 19% secara tahunan. Defisit APBN tercatat sebesar Rp319 triliun, setara 1,24% terhadap PDB, menunjukkan kinerja fiskal yang tetap terkendali meski menghadapi tantangan eksternal.