Pemerintah Serap Utang Rp494,3 Triliun hingga September 2026

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah telah menyerap pembiayaan utang sebesar Rp494,3 triliun hingga akhir September 2026, sesuai dengan proyeksi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp832,2 triliun. Angka tersebut mencerminkan pencapaian sebesar 59,4 persen dari target keseluruhan, menunjukkan kinerja yang berjalan sesuai rencana atau on track. Menteri Keuangan menegaskan bahwa proses pengelolaan utang dilakukan secara konsisten, memperhatikan kebutuhan kas negara serta dinamika kondisi pasar keuangan domestik dan global.

Dari total pembiayaan, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) secara neto mencapai Rp497,5 triliun, atau 62,2 persen dari target SBN sebesar Rp799,5 triliun. Sementara itu, pembiayaan melalui pinjaman neto tercatat negatif sebesar Rp3,2 triliun, jauh di bawah target pinjaman neto sebesar Rp32,7 triliun. Perbandingan tahunan menunjukkan penurunan realisasi utang secara keseluruhan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang mencapai Rp502,9 triliun, meski penerbitan SBN mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp471,4 triliun.

Kementerian Keuangan menekankan pentingnya pengelolaan utang yang hati-hati dan responsif terhadap kondisi pasar. Pemerintah akan menyesuaikan volume penerbitan SBN berdasarkan tren pasar obligasi dan perkembangan ekonomi global, dengan prinsip oportunistik namun tetap menjaga efisiensi biaya. “Kita harus memperhatikan kondisi pasar dan ekonomi global, tetapi juga tidak melewatkan peluang saat kondisinya mendukung,” ujar Menteri Keuangan.

Dalam konteks APBN, defisit hingga September 2026 tercatat sebesar Rp319 triliun, atau setara 1,24 persen terhadap PDB. Pendapatan negara telah terkumpul Rp2.341,5 triliun, mencapai 74,2 persen dari target, tumbuh 25,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Belanja negara mencapai Rp2.660,5 triliun, atau 69,2 persen dari target, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 19 persen. Pengelolaan utang tetap dilakukan secara terukur, didukung koordinasi dengan Bank Indonesia dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas pasar.