Rupiah Sentuh Rp18.068/US$, Tekanan dari Reklasifikasi MSCI

Kendari, ıNarasikita - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menyentuh level Rp18.068 per dolar pada perdagangan pagi ini, menandai penurunan signifikan dalam dua hari terakhir. Penyebab utamanya adalah pengumuman konsultasi MSCI mengenai kemungkinan menurunkan status pasar saham Indonesia dari *emerging market* ke kategori *standalone market*. Keputusan ini menjadi sinyal kekhawatiran global terhadap transparansi dan kredibilitas tata kelola pasar keuangan nasional.

Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, menekankan bahwa dampak langsung terasa pada pasar modal, di mana Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 10,10% menjadi 5.271 pada 16 Oktober 2026. Penguatan dolar AS juga tercermin dari kenaikan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor sepuluh tahun sebesar 8 basis poin, mencapai 7,34%, menunjukkan meningkatnya ketidakpastian di kalangan investor institusional.

Ketika investor asing menjual saham, mereka umumnya menukar rupiah hasil penjualan ke dolar AS, menambah tekanan terhadap nilai tukar lokal. Namun, tidak semua penjualan saham otomatis berarti modal keluar, karena sebagian bisa dialihkan ke instrumen domestik seperti SBN. Meski demikian, risiko jangka panjang tetap tinggi jika kepercayaan terhadap pasar keuangan Indonesia terus menurun.

Joshua menilai, meskipun faktor eksternal seperti volatilitas harga minyak, suku bunga AS yang tinggi, dan ketidakpastian global turut memperparah tekanan, akar masalah utama tetap terletak pada kualitas tata kelola pasar. Ia menyarankan Bank Indonesia untuk memperkuat intervensi pasar valuta asing secara terukur, menjaga likuiditas perbankan, dan mempertimbangkan kenaikan suku bunga jika pelemahan rupiah berlanjut dengan arus modal keluar besar.

Di sisi lain, Fakhrul Fulvian dari Trimegah Sekuritas menekankan bahwa kritik MSCI bukan sekadar soal angka *free float*, melainkan menyangkut kepercayaan atau *trust* terhadap institusi pasar Indonesia. Ia menegaskan bahwa perbaikan regulasi tidak cukup tanpa penerapan yang konsisten dan tegas, termasuk dalam pengawasan transaksi tidak wajar dan perlindungan investor minoritas. Menurutnya, *governance* yang efektif harus dibangun dari kepastian bahwa aturan benar-benar diterapkan, bukan sekadar tertulis.