Sarjito Resmi Jabat Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral

Kendari, ıNarasikita - Sarjito secara resmi mengemban jabatan sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah melalui prosesi pengucapan sumpah di gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9/P Tahun 2026, yang ditegaskan oleh Ketua Mahkamah Agung Sunarto dalam acara yang berlangsung pada Rabu, 9 September 2026.

Dalam sumpahnya, Sarjito menegaskan komitmennya untuk menjalankan tugas tanpa korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ia bersumpah tidak akan memberikan atau menjanjikan imbalan apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada siapa pun dalam menjalankan jabatannya. Ia juga berkomitmen untuk tidak menerima pemberian atau janji dalam bentuk apapun, serta menjalankan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sosok Sarjito telah dikenal luas di lingkungan OJK. Ia sebelumnya menjabat sebagai Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, serta pernah menjabat sebagai Ketua Satgas PASTI. Sebelum pensiun pada 2024, ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Biro Investigasi Formal dan Kriminal di Badan Pengawas Pasar Modal, Kementerian Keuangan, dan Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal di OJK.

Latar belakang akademik Sarjito mendukung perannya dalam lembaga pengawas keuangan. Ia menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan spesialisasi Praktisi Hukum, S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, serta meraih gelar MBA di bidang Keuangan dari Saint Louis University, Missouri, Amerika Serikat. Selain itu, ia juga memiliki sertifikasi Notaris Profesional dari Universitas Jayabaya.

Sarjito dilantik sebagai calon tunggal dalam proses pemilihan Anggota Dewan Komisioner OJK untuk posisi Pengawas Bursa Mineral & Komoditas Strategis, sebagaimana disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR ke-2. Dengan pengalaman luas di sektor pasar modal dan kompetensi hukum serta keuangan, ia diharapkan mampu memperkuat tata kelola pasar komoditas strategis di Indonesia.