Sarwendah Siap Buka Hasil Audit Nafkah Anak untuk Evaluasi Publik
Sarwendah menyatakan siap mempertunjukkan hasil audit penggunaan dana nafkah anak yang telah dilakukan sejak 2013, menegaskan semua dana digunakan untuk kebutuhan anak dan tidak untuk kepentingan pribadi.
Redaksi iNarasikita·Senin, 5 Oktober 2026, 15.22 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 1x dibuka
📷 CNN IndonesiaKendari, ıNarasikita - Sarwendah menegaskan kesiapannya untuk mengungkap hasil audit pengelolaan dana nafkah anak kepada pihak terkait, termasuk Ruben Onsu, jika diperlukan. Ia menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan atas dana yang diterima telah disusun secara sistematis sejak awal pernikahan pada 2013. Proses audit ini, menurut kuasa hukumnya, sudah selesai dan hasilnya tersedia untuk diperiksa secara transparan.
Kuasa hukum Sarwendah, Pablo Benua, membantah anggapan bahwa kliennya menolak audit. Ia menekankan bahwa pihak Sarwendah justru terbuka terhadap pemeriksaan lebih lanjut. “Tidak benar bahwa Sarwendah enggan diaudit. Justru sebaliknya, ia terbuka dan siap menyediakan semua dokumen sejak awal pernikahan,” ujar Pablo. Ia menekankan bahwa kesiapan ini mencerminkan komitmen Sarwendah terhadap transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana.
Dana nafkah yang diterima, menurut penjelasan tim hukum, sepenuhnya dialokasikan untuk kebutuhan anak-anak, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari. Pablo menegaskan bahwa tidak satu sen pun dari dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Sarwendah. “Semua dana murni untuk anak, tidak ada yang masuk ke kantong pribadi,” tegasnya.
Meski terbuka terhadap audit, pihak Sarwendah memilih tidak memaparkan rincian lengkap laporan di hadapan publik. Chris Sam Siwu, kuasa hukum lainnya, menjelaskan bahwa dokumen tersebut mengandung informasi pribadi yang harus dilindungi. “Audit sudah dilakukan, tetapi detailnya tidak disampaikan di media karena sifatnya sensitif dan penuh privasi,” jelasnya.
Persoalan ini muncul setelah Ruben Onsu mengajukan gugatan hak asuh anak ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 1 Juli 2024, menyusul perpisahan resmi pasangan tersebut pada 24 September 2024. Kegagalan mediasi yang kemudian terjadi menyoroti berbagai isu, termasuk akses pertemuan, urusan finansial, hingga kesehatan anak, yang kini menjadi fokus dalam proses hukum yang sedang berlangsung.
Komentar Pembaca (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.
Berita Terkait

Lima PO Bus Paling Banyak Melanggar, Ini Jenis Pelanggarannya
Lima perusahaan otobus tercatat melakukan pelanggaran terbanyak dalam pengawasan di terminal penumpang tipe A selama periode Januari hingga Oktober 2026, didominasi pelanggaran penyimpangan trayek dan dokumen kedaluwarsa.
5 Oktober 2026

China Tutup 670 Bank, Fokus Perkuat Sistem Keuangan
Pemerintah China menutup lebih dari 670 bank pada 2025, sebagian besar di wilayah pedesaan, sebagai bagian dari upaya konsolidasi sistem perbankan demi stabilitas dan pengawasan yang lebih ketat.
5 Oktober 2026

Harga BBM Subsidi Tetap, Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional
Pemerintah menegaskan harga BBM bersubsidi tak akan naik untuk menjaga inflasi dan daya beli masyarakat, sambil memastikan stok mencapai 18–20 hari.
5 Oktober 2026

Menkeu Lantik 17 Pejabat Baru, Tekankan Tuntaskan APBN 2026
Menteri Keuangan melantik 17 pejabat di lingkungan Kemenkeu, termasuk 13 dari DJP, satu dari DJBC, dan tiga dari KSSK, dengan fokus pada penyelesaian target APBN 2026 dan persiapan APBN 2027.
5 Oktober 2026
Berita Lainnya

Harga Mobil Hybrid di Indonesia Per Oktober 2026 Terkini
Senin, 5 Oktober 2026, 15.37 WITA

Aturan Kuota Sisa Diperdebatkan, ATSI Minta Jelas ke Kementerian
Senin, 5 Oktober 2026, 15.34 WITA

AI Picu Kekacauan Pemilu di Asia Tenggara, Peringatan dari Pakar
Senin, 5 Oktober 2026, 15.30 WITA

Prabowo Pimpin Upacara HUT TNI ke-81 di Cilangkap
Senin, 5 Oktober 2026, 15.29 WITA

26 Negara Bagian Gugat Trump Soal Penurunan Standar Kendaraan
Senin, 5 Oktober 2026, 15.29 WITA

KKP Amankan Kapal Ikan Diduga Terkait Penganiayaan Awak Kapal
Senin, 5 Oktober 2026, 15.29 WITA

Kapal Ikan KM Maulana 23 Diamankan KKP Usai Video Kekerasan Viral
Senin, 5 Oktober 2026, 15.28 WITA

Suahasil Lantik 17 Pejabat, Tekankan Tuntaskan APBN 2026
Senin, 5 Oktober 2026, 15.27 WITA

