Survei Tunjukkan Kepuasan Publik 65,4%, Jadi Arah Kebijakan Pemerintah

Kendari, ıNarasikita - Hasil survei yang dilakukan oleh Political Public Institute (PPI) menunjukkan bahwa 65,4 persen masyarakat menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Angka ini dianggap sebagai indikator awal yang menggambarkan mulai terasa langsungnya dampak kebijakan strategis pemerintah di tengah masyarakat. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai bahwa kepuasan publik pada level tersebut bukan sekadar pencapaian angka, melainkan refleksi dari perubahan nyata yang dirasakan oleh rakyat dalam kehidupan sehari-hari.

Iwan menekankan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak hanya ditentukan oleh popularitas atau narasi politik, tetapi oleh sejauh mana manfaat kebijakan dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Ia menyebut sejumlah inisiatif utama seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan ekonomi desa melalui Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, serta perluasan akses layanan sosial sebagai bentuk konkret upaya memperbaiki kualitas hidup rakyat. Dengan pelaksanaan yang tepat, program-program ini berpotensi meningkatkan gizi anak, memperluas akses pendidikan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Namun, Iwan mengingatkan bahwa tingkat kepuasan 65,4 persen tidak boleh dijadikan alasan untuk berhenti berinovasi. Angka ini mencerminkan kondisi saat survei dilakukan, bukan akhir dari perjalanan pembangunan. Masih terdapat kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya merasakan manfaat dari kebijakan, terutama di daerah terpencil atau kelompok rentan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat akuntabilitas, memastikan distribusi yang merata, serta melakukan evaluasi berkelanjutan berdasarkan indikator konkret seperti peningkatan status gizi, kenaikan partisipasi pendidikan, dan peningkatan daya beli masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan pemerintahan bukan diukur dari tingkat kepuasan semata, melainkan dari perubahan nyata dalam kesejahteraan rakyat. Survei ini menjadi sinyal positif, tetapi tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa sinyal tersebut diikuti dengan hasil pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan pendekatan berbasis data dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat, pemerintah dapat memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik secara berkelanjutan.