Truk Bahan Curah Ilegal Masuk Ferry Kendari-Konkep, JPKP Ancam Laporkan ke Kemenhub
JPKP Nasional Konkep menyoroti praktik pemuatan bahan curah tanpa prosedur di kapal ferry, dan mengancam melaporkan ke Kemenhub jika tidak ada tindakan tegas.
Redaksi iNarasikita·Rabu, 16 September 2026, 19.20 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 2x dibuka
📷 MediaKendariKendari, ıNarasikita - Kegiatan pemuatan kendaraan di pelabuhan Kendari menuai kekhawatiran serius setelah ditemukan truk bahan curah dimuat secara tanpa prosedur di atas kapal ferry yang melayani rute Kendari–Wawonii, Konawe Kepulauan. Ketua DPC Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Nasional (JPKP) Konkep, Candra Adiatma, S.H., menegaskan bahwa tindakan tersebut berpotensi membahayakan keselamatan penumpang dan awak kapal. Ia menyatakan, pemuatan sembarangan seperti ini tidak sesuai dengan standar keselamatan pelayaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan.
Candra menekankan bahwa setiap kendaraan yang akan menyeberang wajib memenuhi kriteria teknis dan administratif, termasuk jenis muatan, pengemasan, berat, serta dokumen pendukung. Ia menyoroti bahwa operator pelabuhan memiliki kewenangan penuh untuk menolak kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan. “Ini bukan soal kenyamanan, tapi soal nyawa manusia. Jika prosedur dilanggar, risikonya bisa berakibat fatal di tengah laut,” ujarnya, menekankan urgensi penerapan aturan.
Aturan Kemenhub mengatur secara khusus penanganan muatan curah padat dan barang berbahaya, yang dibuat untuk mencegah insiden seperti kebakaran, kemiringan kapal, hingga tenggelam. JPKP Nasional menilai pelanggaran terhadap ketentuan ini telah terjadi secara terbuka dan mengancam keutuhan sistem keselamatan maritim. Oleh karena itu, pihaknya meminta tiga langkah tegas: audit menyeluruh terhadap prosedur pemuatan, penolakan terhadap muatan tanpa dokumen lengkap, serta pengawasan ketat sejak kendaraan memasuki area pelabuhan hingga berada di atas geladak kapal.
Candra menegaskan bahwa tuntutan ini bukan bentuk penghambatan terhadap aktivitas ekonomi, melainkan upaya perlindungan terhadap keselamatan publik. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan ragu melaporkan temuan ini ke BPTD dan Kementerian Perhubungan jika tidak ada respons dari operator ASDP. “Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas utama, bukan komoditas yang bisa dikorbankan demi kelancaran satu dua truk,” tegasnya.
Komentar Pembaca (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.
Berita Terkait

Mahasiswa Fisip UHO Dapat Pelatihan Jurnalistik di Graha Pena
Ratusan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo mengikuti pelatihan jurnalistik di Graha Pena, meningkatkan kompetensi dalam penerbitan berita dan etika profesi.
16 September 2026
Gubernur Minta Kejelasan Status Lahan Eks HGU PT Kapas
Gubernur Sulawesi Tenggara menekankan perlunya kejelasan status hukum lahan bekas HGU PT Kapas untuk menjamin kepastian hukum dan pemanfaatan yang berkelanjutan.
16 September 2026
DPD RI Periksa Konsistensi Data dalam Pelaksanaan UU Kesejahteraan Sosial
Komite III DPD RI mengkaji keterpaduan data sosial untuk menjamin keberlangsungan program kesejahteraan nasional.
16 September 2026
Kepemilikan IKD di Kendari Masih Rendah, Pendidikan dan Akses Teknologi Jadi Penghambat
Hanya 30 persen warga Kendari memiliki Identitas Kependudukan Digital, rendahnya literasi digital dan akses teknologi menjadi penyebab utama.
16 September 2026
Berita Lainnya

Oppo Siap Luncurkan Find X10 Series dengan Teknologi Kamera dan Baterai Terbaru
Rabu, 16 September 2026, 19.39 WITA

Uni Eropa Usulkan Larangan Akses Digital untuk Anak di Bawah 15 Tahun
Rabu, 16 September 2026, 19.37 WITA

Pemerintah Siapkan Aturan Baru Kendalikan Penggunaan BBM Subsidi
Rabu, 16 September 2026, 19.37 WITA

Prabowo Tegaskan Danantara Dukung Perluasan LRT Jakarta
Rabu, 16 September 2026, 19.37 WITA

Indonesia Perkuat Daya Saing untuk Tarik Investasi Teknologi
Rabu, 16 September 2026, 19.37 WITA

Pemerintah Bantah Potong RKAB Vale, Sebut Permintaan Tambahan dari Perusahaan
Rabu, 16 September 2026, 19.37 WITA

Kenaikan Harga Minyak Akibat Gangguan Ekspor Saudi dan Libya
Rabu, 16 September 2026, 19.36 WITA

Toyota Siapkan BEV Entry-Level, Studi Masih Berjalan
Rabu, 16 September 2026, 19.36 WITA


