Trump Bayar Iklan Pemilu Sendiri Setelah Dikecam Gunakan Dana Pajak
Presiden AS Donald Trump menyatakan akan membiayai iklan politik menjelang pemilu sela dengan uang pribadinya setelah kritik atas penggunaan dana pajak untuk promosi dirinya.
Redaksi iNarasikita·Selasa, 6 Oktober 2026, 15.33 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 2x dibuka
📷 CNN IndonesiaKendari, ıNarasikita - Donald Trump mengumumkan keputusan untuk menanggung seluruh biaya iklan kampanye menjelang pemilu sela November mendatang secara pribadi, tanpa memanfaatkan anggaran negara. Dalam pernyataan di platform media sosial miliknya, Trump menegaskan bahwa dana yang digunakan berasal dari pendapatan pribadinya untuk gerakan MAGA, bukan dari anggaran pemerintah. Keputusan ini diambil setelah publik dan tokoh politik menyoroti ketidaksesuaian penggunaan dana pajak untuk promosi politik pribadi.
Sebelumnya, iklan-iklan yang disiarkan oleh Gedung Putih menampilkan Trump dengan narasi yang menekankan keberhasilan kebijakan dan ancaman terhadap perubahan sistem politik di AS. Salah satu iklan terkenal menampilkan pernyataan bahwa "Amerika tidak akan pernah menjadi negara komunis", disertai musik dengan lirik "Love Me", serta tulisan di layar bahwa iklan tersebut "dibayar oleh pemerintah AS". Konten tersebut memicu gelombang kecaman dari berbagai pihak, termasuk anggota kongres dari kedua partai utama.
Senator Republik John Kennedy menyoroti ketidakwajaran penggunaan uang rakyat untuk promosi presiden secara pribadi, menyatakan bahwa hal itu melanggar prinsip dasar demokrasi. Sementara Senator Demokrat John Hickenlooper menilai iklan tersebut sebagai bentuk propaganda yang ilegal dan bertentangan dengan nilai-nilai inti Amerika Serikat. Kedua tokoh menekankan bahwa publik tidak boleh dijadikan alat untuk kampanye politik pribadi, terlebih jika menggunakan sumber daya negara.
Dengan keputusan membayar sendiri iklan kampanye, Trump berharap dapat menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan keberpihakan terhadap pendukungnya. Namun, langkah ini juga menunjukkan ketegangan yang semakin dalam antara kebijakan pemerintah dan standar etika politik dalam sistem demokrasi AS.
Komentar Pembaca (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.
Berita Terkait

IHSG Menguat 1,26% ke Level 6.196 di Sesi Pertama
Indeks Harga Saham Gabungan naik 1,26% menjadi 6.196 pada penutupan sesi pertama perdagangan, didorong penguatan mayoritas sektor dan aktivitas pasar yang tinggi.
6 Oktober 2026

Pemalsuan Tanda Tangan Bisa Dipidana Hingga 8 Tahun
Pemalsuan tanda tangan yang mengakibatkan kerugian dapat dikenai hukuman penjara maksimal delapan tahun sesuai ketentuan hukum pidana baru.
6 Oktober 2026

Investasi Emas untuk Pemula: Langkah Bijak Gen Z
Gen Z diimbau memulai investasi emas dengan pemahaman tujuan, konsistensi, dan kehati-hatian terhadap biaya serta risiko pasar.
6 Oktober 2026

AI Dorong Ekonomi Asia Timur dan Pasifik, Indonesia Unggul Berkat Permintaan Domestik
Bank Dunia menyoroti potensi AI memacu pertumbuhan ekonomi di Asia Timur dan Pasifik, dengan Indonesia menonjol karena ketergantungan pada daya beli dalam negeri.
6 Oktober 2026
Berita Lainnya

Eks Pemimpin Ponpes Lombok Tengah Jadi Tersangka Kekerasan Seksual
Selasa, 6 Oktober 2026, 15.34 WITA

Program Makanan Sehat di Sekolah AS Terhambat Keterbatasan Infrastruktur
Selasa, 6 Oktober 2026, 15.33 WITA

Trump Konfirmasi Penarikan Bomber dari Inggris Akibat Ancaman
Selasa, 6 Oktober 2026, 15.32 WITA

Remaja 15 Tahun Kehilangan Tangan Akibat Ledakan Granat Saat Demo Pelajar
Selasa, 6 Oktober 2026, 15.32 WITA

RUU Perampasan Aset Resmi Jadi Usul Inisiatif DPR
Selasa, 6 Oktober 2026, 15.32 WITA

RUU Ketenagakerjaan Resmi Jadi UU, Buruh Bersorak di Depan Parlemen
Selasa, 6 Oktober 2026, 15.32 WITA

BSSN Ukir Langkah Strategis dengan Kukuhkan 59 Tim Tanggap Siber
Selasa, 6 Oktober 2026, 15.31 WITA

Pengesahan UU Perlindungan Ketenagakerjaan Jadi Kemenangan Buruh
Selasa, 6 Oktober 2026, 15.31 WITA

