Trump dan Kanada Terpuruk dalam Perang Dagang

Kendari, ıNarasikita - Ketegangan bilateral antara Amerika Serikat dan Kanada memburuk setelah pemerintah Kanada mengenakan tarif hingga 50 persen terhadap ratusan produk impor dari AS pada 25 Agustus. Langkah tersebut menjadi respons atas ancaman Presiden AS Donald Trump yang menyebut negara tetangganya sebagai "salah satu negara terburuk di dunia untuk diajak berurusan". Kedua belah pihak sebelumnya sempat berada di ambang kesepakatan, namun negosiasi terhenti karena perbedaan kebijakan yang tak terelakkan.

Kanada sebelumnya mengusulkan penurunan tarif baja dan aluminium dari 50 persen menjadi 25 persen sebagai bagian dari kompromi. Namun, keberhasilan itu terhambat oleh penolakan dari Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, yang didorong oleh lobi sektor baja dan aluminium domestik. Selain itu, penolakan terhadap pengurangan tarif untuk mobil dan truk membuat kesepakatan mengalir ke arah kegagalan. Upaya Kanada untuk membuka kembali diskusi mengenai proyek pipa minyak Keystone juga ditarik kembali setelah tidak ada kemajuan dalam perundingan utama.

Trump kemudian menindaklanjuti ancamannya dengan menerapkan tarif sebesar 50 persen terhadap ekspor Kanada senilai sekitar US$20 miliar, berdasarkan Pasal 338 Undang-Undang Tarif 1930 atau Smoot-Hawley. Aturan ini memberi wewenang presiden untuk mengenakan tarif sepihak jika dianggap ada diskriminasi terhadap produk AS. Produk yang terdampak mencakup suku cadang otomotif, kayu, furnitur, tekstil, wiski, dan peralatan hoki—mencakup sekitar 4 persen dari total ekspor Kanada ke AS.

Kanada langsung merespons dengan mengenakan tarif serupa terhadap produk AS senilai US$20 miliar, dengan sasaran barang dari negara bagian strategis seperti Wisconsin (keju), Maine (makanan laut), dan Kentucky (mesin cuci dan pengering). Tujuan utama kebijakan ini adalah memberikan tekanan politik langsung terhadap pemerintahan Trump menjelang pemilu paruh waktu di AS. Perang dagang ini bukan sekadar isu ekonomi, tetapi juga refleksi dari ketegangan diplomatik yang telah berlangsung sejak Trump kembali menjabat.

Perdana Menteri Kanada Mark Carney menegaskan bahwa tuntutan AS untuk menyelaraskan kebijakan perdagangan Kanada secara permanen dengan kepentingan AS dianggap membahayakan kedaulatan nasional. Ia menilai tuntutan tersebut mencerminkan dominasi ekonomi yang tidak seimbang. Kegagalan negosiasi kali ini menunjukkan kembali risiko penggunaan mekanisme tarif sepihak, yang pada masa lalu pernah memicu krisis ekonomi global, seperti pada era Depresi Besar.