Tujuh Tahun Berlalu, Keadilan Randi–Yusuf Belum Tuntas

Kendari, ıNarasikita - Peristiwa tragis 26 September 2019 di Kota Kendari kembali menjadi sorotan publik pada tahun ke-7, ketika nyawa dua mahasiswa Universitas Halu Oleo, Randi dan Muhammad Yusuf Kardawi, hilang dalam demonstrasi di depan Gedung DPRD Sulawesi Tenggara. Randi meninggal pada hari kejadian, sementara Yusuf menghembuskan napas terakhir sehari setelahnya setelah menjalani perawatan intensif. Dua tahun berlalu, hingga kini, belum ada keputusan hukum yang final terkait penyebab kematian keduanya, menyisakan pertanyaan besar tentang akuntabilitas penegak hukum.

Berdasarkan catatan awal, penyelidikan telah dilakukan oleh tim gabungan Mabes Polri dan Polda Sultra, termasuk olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan sejumlah saksi. Pada periode September 2019, Ombudsman Sultra mengonfirmasi adanya tiga selongsong peluru yang tengah dalam proses balistik. Pada Desember 2019, sebanyak 14 saksi telah diperiksa. Namun, setelah tujuh tahun berlalu, tidak ada informasi resmi yang menegaskan apakah hasil pemeriksaan tersebut telah mengarah pada kesimpulan hukum atau masih dalam tahap pengkajian.

Ketidakjelasan ini memunculkan kekhawatiran luas di kalangan masyarakat, khususnya kalangan aktivis dan mahasiswa. Banyak yang menilai bahwa proses hukum yang berlangsung bertahun-tahun tanpa transparansi dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Tidak ada keputusan hukum yang final, tidak ada penjelasan terbuka dari penyidik, dan tidak ada komunikasi resmi yang menyertai perkembangan kasus—padahal, peristiwa ini telah menjadi bagian dari ingatan kolektif generasi mahasiswa di Sulawesi Tenggara.

Peringatan tahunan yang digelar oleh organisasi mahasiswa, seperti Cipayung Plus Kendari pada 2025, bukan sekadar bentuk penghormatan, tetapi juga bentuk penekanan bahwa kasus ini tidak boleh dibiarkan mengendap. Setiap tahun, nama Randi dan Yusuf disebut kembali, bukan sebagai simbol kesedihan semata, tetapi sebagai pengingat bahwa keadilan yang tertunda berpotensi merusak kredibilitas negara dalam menegakkan hukum. Publik berhak mengetahui apa yang telah dilakukan, kendala apa yang dihadapi, dan kapan proses hukum akan berakhir secara sah.

Pada akhirnya, persoalan Randi dan Yusuf bukan soal memburu siapa pun, melainkan tentang memastikan bahwa negara tetap menjaga komitmen terhadap keadilan dan transparansi. Tujuh tahun bukan waktu yang cukup untuk menunda kejelasan. Jika proses hukum tidak disertai penjelasan yang terbuka dan akuntabel, maka warisan dari peristiwa ini bukan hanya kenangan, tetapi juga kegagalan institusi. Polda Sultra perlu membuka ruang dialog terbuka dengan keluarga korban dan masyarakat, bukan karena tekanan, tetapi karena keadilan membutuhkan kepastian—dan kepastian hanya bisa hadir jika prosesnya transparan.