Video KDM Minta Maaf ke Prabowo? Fakta Sebenarnya Tak Terkait Kunjungan ke NTT

Kendari, ıNarasikita - Sebuah rekaman video yang beredar luas di media sosial menampilkan Dedi Mulyadi (KDM) dalam posisi menangis sambil menyampaikan permohonan maaf kepada sejumlah pejabat negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Unggahan tersebut disertai narasi yang menyebut bahwa KDM meminta maaf karena telah mendahului presiden dalam kunjungan ke Nusa Tenggara Timur (NTT). Namun, keterangan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dari penelusuran mendalam.

Video yang dimaksud sebenarnya merupakan rekaman dari tahun 2024, jauh sebelum kunjungan Dedi Mulyadi ke NTT pada 22 Agustus 2026. Rekaman tersebut diambil dalam konteks penyelidikan kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon pada 27 Agustus 2016. Dalam video tersebut, Dedi Mulyadi didampingi seorang saksi bernama Teguh yang mengungkap penyesalan atas kesaksian palsu yang pernah diberikannya saat diperiksa polisi. Tangisan Teguh memicu emosi Dedi Mulyadi, yang kemudian turut menangis.

Berdasarkan penelusuran, video tersebut telah diunggah sebelumnya di kanal YouTube KANG DEDI MULYADI CHANNEL dengan judul “TANGIS TEGUH TAK TERBENDUNG | MENYESAL PERNAH BERBOHONG SAAT DIPERIKSA”. Konten tersebut secara eksplisit membahas konsekuensi hukum dari kesaksian yang tidak jujur, termasuk penjara bagi pihak-pihak yang terbukti terlibat. Tidak ada kaitan antara momen tersebut dengan kunjungan ke NTT atau pernyataan kepada presiden.

Dedi Mulyadi sendiri telah menegaskan secara resmi melalui akun Instagram pribadinya bahwa rekaman tersebut tidak terkait dengan kunjungan ke NTT. Ia menegaskan bahwa tujuan kunjungannya ke daerah yang terdampak gempa bumi adalah untuk menyerahkan bantuan senilai Rp4 miliar dari berbagai elemen masyarakat Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan bentuk respons sosial, bukan politik, dan tidak ada niat untuk mendahului presiden.

Dengan demikian, klaim bahwa video tersebut menunjukkan Dedi Mulyadi meminta maaf karena mendahului presiden ke NTT adalah informasi yang salah. Fakta menunjukkan bahwa rekaman tersebut merupakan bagian dari upaya transparansi hukum dalam kasus Vina Cirebon, bukan terkait kunjungan ke NTT. Penyebaran informasi semacam ini dapat menyesatkan publik dan perlu dihindari melalui verifikasi mendalam sebelum dipercaya dan disebarluaskan.