Warga Kaya China Gencar Lepas Aset Luar Negeri Jelang Batas Pelaporan Pajak

Kendari, ıNarasikita - Menjelang tenggat pelaporan pendapatan luar negeri pada 22 Oktober 2026, sejumlah besar warga negara China yang dikategorikan sebagai pemilik kekayaan tinggi mulai melakukan aksi penyederhanaan portofolio global. Langkah ini mencakup pembubaran perwalian luar negeri (offshore trust), penjualan saham di pasar internasional, hingga proses perubahan status kewarganegaraan. Aksi cepat ini dipicu oleh kebijakan baru yang menaikkan tekanan pajak terhadap aset dan pendapatan yang dikelola di luar wilayah China.

Aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dan Administrasi Perpajakan Negara China pada 24 Juli 2026 menetapkan tarif pajak penghasilan individu sebesar 20% atas keuntungan dari pengalihan aset ke perwalian luar negeri serta pendapatan yang dihasilkan dari struktur tersebut. Berdasarkan estimasi Boston Consulting Group, sekitar US$1,7 triliun atau setara Rp30.600 triliun kekayaan warga China ditempatkan di luar negeri, yang kini menjadi fokus penagihan pajak melalui konsep "kepentingan ekonomi utama" untuk menentukan kewajiban pajak.

Proses identifikasi wajib pajak dilakukan melalui pemantauan data peringkat kekayaan Hurun, dokumen perusahaan, dan informasi publik. Beberapa wilayah pusat bisnis mengaktifkan tim khusus untuk melacak kepemilikan perwalian luar negeri dan memastikan kepatuhan. Kondisi ini menimbulkan tekanan besar bagi pemilik aset, terutama karena pembayaran pajak harus dilakukan setelah otoritas menetapkan jumlah kewajiban, sementara pemulihan rugi saham tidak diperbolehkan sebagai pengurang pajak.

Banyak klien dari firma pengelola kekayaan keluarga melaporkan kesulitan mencari dana tunai dalam waktu singkat. Salah satu firma yang menangani miliarder teknologi bahkan menjual sekitar separuh portofolio sahamnya untuk memenuhi kewajiban. Seorang staf internal menyebut kondisi ini seperti "ditarik alas pijakannya secara tiba-tiba", menggambarkan tekanan pembayaran tunai dalam waktu tiga bulan. Sejumlah bank internasional mulai menawarkan pinjaman dengan jaminan saham perusahaan sebagai respons terhadap permintaan likuiditas yang tinggi.

Ketidakjelasan dalam penerapan aturan, terutama soal keberlakuan surut dan masa pelaporan yang harus dilaporkan, memperparah kecemasan. Wei Kang, mitra firma hukum Charles Russell Speechlys, menyatakan jaring penagihan terlalu luas dan banyak perincian belum dijelaskan secara resmi. Banyak penasihat kekayaan memilih menunda investasi baru hingga kebijakan lebih jelas. "Masalahnya terletak pada perinciannya," ujar Kang, menekankan bahwa ketidakpastian ini menghambat keputusan bisnis strategis di tengah situasi krisis keuangan yang meluas.